PSPK Unpad Gelar Diskusi Menolak Lupa Korupsi di Era Orba

ARCOM.CO.ID, Bandung. Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar Diskusi Publik bertajuk, “Menolak Lupa Korupsi di Era Orba”, Sabtu, (22/12/2018), di Centropunto Indofusion Meeting Resto jalan Trunojoyo Bandung.

Turut hadir, Penulis Buku Korupsi: Akar, Aktor, Locus Leo Agustino, Dosen Ilmu Politik Fisip Unpad Firman Manan, Eksponen 98 Yhodisman Soratha, dan Ketua Beyond Anti Corruption Dedi Haryadi.

Penulis Buku Korupsi: Akar, Aktor, Locus Leo Agustino dalam diskusi publik ini membahas Korupsi dalam Perspektif Historis, “Korupsi di zaman reformasi sekarang semakin menggila,” tegasnya.

“Memang di zaman Orde Baru masalah korupsi tidak pernah diangkat karena isunya dianggap tidak sexy,” ungkap Leo Agustino, “Yang menarik saat zaman Orba adalah isu Good Governance,” ungkapnya.

Lebih lanjut Leo Agustino mengatakan, konsep patronase sudah ada sejak zaman kerajaan, “Konsep ini saat ini dilakukan atasan untuk menghidupi bawahannya, mereka saling menghidupi menggunakan dana negara,” ungkapnya, “Hal ini mengaburkan antara barang pribadi dengan barang publik,” ujarnya.

“Selain itu, korupsi terjadi karena ketiadaan akuntabilitas dalam sistem politik,” tegas Leo Agustino.

“Bahkan menurut Olson, Soeharto adalah Stationary Bandits, karena cukup punya banyak tangan di daerah-daerah saat era Orba,” tegas Leo Agustino, “Saat itu daerah mendistribusikan kekayaannya ke pusat,” ungkapnya.

“Dahulu Soeharto tidak perlu ke Aceh atau ke Papua, namun dana dana dari sana masuk ke pusat,” ungkap Leo Agustino.

“Pada masa reformasi kekuasaan di pusat sempat hilang, namun di daerah tidak hilang, bahkan muncul raja-raja kecil,” pungkas Leo Agustino.

Dosen Ilmu Politik Fisip Unpad Firman Manan dalam diskusi publik ini menjelaskan tentang Fondasi Politik Rezim Orde Baru, “Saat rezim Orde Baru pemilihan tidak bebas dan tidak adil,” ungkapnya, “Sedangkan dalam sistem kepartaian terjadi ketiadaan interaksi yang bersumber pada persaingan antar partai,” ujarnya.

“Bahkan Legislatif atau DPR RI di zaman Orba didominasi pendukung pemerintah, dan sebagian anggota MPR RI melalui pengangkatan,” ungkap Firman Manan.

“Sedangkan di Eksekutif terjadi ketiadaan pembatasan masa jabatan Pesiden, dan sentralisasi tata kelola pemerintahan,” ungkap Firman Manan, “Bahkan di Yudikatif kekuasaan kehakiman tidak independen,” pungkasnya.

Eksponen 98 Yhodisman Soratha mengungkapkan, saat awal Reformasi, Mahasiswa menyuarakan Enam Tuntutan Reformasi, “Diantaranya Mahasiswa menuntut Tegakan Supremasi Hukum, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Adili Soeharto dan Kroninya, Amandemen UUD 1945, Cabut Dwifungsi ABRI, dan Otonomi daerah,” pungkasnya. (BRH)

Comments are closed.