Ketua PMI Jawa Barat: Anggaran PMI Jabar Tahun 2019 Naik 200 Persen, Namun Masih Kurang

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat Adang Rochjana mengungkapkan, dibandingkan tahun 2018, kenaikan anggaran PMI Jawa Barat di tahun 2019 mencapai 200 persen, yaitu semula Rp 2,5 miliar naik menjadi hampir Rp 5,8 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Adang Rochjana seusai menghadiri Mukerprov PMI Jawa Barat, Kamis, (17/1/2018), di Gedung Serba Guna PMI Jawa Barat jalan Ir.H.Juanda (Dago) Bandung.

“Namun sebenarnya PMI Jawa Barat membutuhkan anggaran lebih dari Rp 5,8 miliar setiap tahunnya, karena membicarakan PMI Jawa Barat, terdapat 28 unit kerja, 27 Kabupaten/Kota ditambah Markas PMI Provinsi Jawa Barat,” ungkap Adang Rochjana, “Namun apabila PMI Jawa Barat mendapatka hibah dari Provinsi, dana tersebut bukan untuk Provinsi, tetapi hibah tersebut untuk membantu dan menyiapkan jajaran PMI Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Lebih lanjut Adang Rochjana mengungkapkan, sampai saat ini yang paling baik kinerjanya, dukungan anggaran paling besar, serta potensinya paling kuat adalah PMI Kota Bandung, “PMI Kota Bandung masih juara dibandingkan PMI di Kabupaten/Kota lain,” ungkapnya.

“Namun saya sedih, karena PMI Kabupaten Cirebon yang memiliki wilayah dan Kecamatan besar tidak mendapat hibah dari Pemkab Cirebon, dan ketika saya tanya kepada Ketua PMI Kabupaten Cirebon, pihaknya menjawab PMI Kabupaten Cirebon mendapat nol hibah, namun mudah-mudahan dengan adanya pejabat baru di Kabupaten Cirebon bisa cepat berubah,” tegas Adang Rochjana.

Mengenai strategi PMI Jawa Barat di tahun 2019, Adang Rochjana megungkapkan, strategi pertama yang dilakukan PMI Jabar adalah membangun kepercayaan publik, “Maka langkah yang dilakukan PMI pertama kali adalah melaksanakan Early Detections, jadi kami melakukan deteksi dini untuk berbagai permasalahan sosial yang menjadi bidang tugas PMI,” ungkapnya.

“Kedua Early Warning, yaitu memberitahukan dan memberi peringatan secara cepat, apakah itu memberikan informasi kepada Pemda, atau Markas PMI Pusat,” kata Adang Rochjana, “Ketiga adalah Early Actions, karena apabila masyarakat yang terkena bencana sudah dideteksi dan dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti akan percuma,” ujarnya, “Itulah tiga strategi PMI Jabar di tahun 2019,” ungkapnya.

“Untuk melakukan ketiga strategi tersebut, maka seluruh personel PMI harus siap, mau bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan bekerja tuntas, “ tegas Adang Rochjana, “Selain itu, saat ini sudah banyak media yang dapat digunakan, apabila PMI masih memakai kurir, hal itu ketinggalan zaman,” ungkapnya.

“Maka kami harus mempertanggung jawabkan apa yang kami laksanakan kepada publik, dengan cara berkolaborasi dengan Media, dikarenakan tugas PMI adalah menyalurkan dukungan masyarakat, oleh karena itu, akuntabilitas PMI harus dimuat di Media dan Social Media, sehingga masyarakat dapat memantau uang yang dititipkan kepada PMI Jabar,” ungkapnya, “Contohnya Bulan Dana PMI, disalurkan kemana saja uang tersebut, dan disalurkan kemana saja uang masyarakat yang dititipkan kepada PMI untuk korban bencana alam,” ungkapnya.

Lebih lanjut Adang Rochjana mengatakan, untuk program PMI tahun 2020, pihaknya akan membangun dukungan masyarakat setelah mendapat kepercayaan dari masyarakat, “Selanjutnya Public Trust tetap dijalankan, dan terus membangun partisipasi masyarakat,” ujarnya.

“Seperti diketahui, Bab 2 Pasal 2 UU No 1 Tahun 2018 tentang PMI menyatakan, penyelenggara Kepalang merahan yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah PMI, jadi Kepalang merahan adalah tugas pemerintah dengan menggunakan satuan-satuan PMI,” ungkap Adang Rochjana, “Sedangkan Pasal 28 Bab 5 menyatakan, untuk kepentingan Kepalangmerahan bisa didukung bantuan anggaran dari masyarakat, hasil usaha yang tidak mengikat, dan dukungan pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ujarnya, “Jadi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sudah punya alat yaitu PMI, maka biayai PMI untuk bergerak dalam rangka meringankan beban masyarakat,” tegasnya.

“Khusus untuk Jawa Barat, saya sudah bekerjasama dengan Pemprov untuk program Jabar Quick Response, untuk itu jajaran PMI Jawa Barat siap mendukung dan menyukseskan program ini, contohnya menyediakan kebutuhan mobil Ambulance, kebutuhan Relawan, dan Sarana  Prasarana milik PMI,” kata Adang Rochjana, “Namun kami akan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi supaya ada alokasi anggaran untuk menyukseskan program Jabar Quick Response,” tegasnya.

Mengenai Kepalangmerahan, Adang Rochjana mengatakan, pihaknya akan menghimbau Bupati, Walikota, termasuk DPRD bahwa ada kewajiban berdasarkan konstitusional, yaitu Pemda bertanggung jawab membangun Kepalangmerahan,” tegasnya, “Jadi ada tugas resmi berdasarkan Undang-Undang, dan alatnya adalah PMI, sehingga tidak ada hambatan birokrasi apabila menggunakan PMI,” ujarnya.

Mengenai pencapaian PMI Jawa Barat Adang Rochjana mengungkapkan, dirinya memiliki prinsip jangan cepat puas, “Karena apabila sudah puas, berarti kita tidak ada keinginan untuk meningkat, jadi apa yang sudah baik tingkatkan, dan apa yang masih kurang kita perbaiki,” ujarnya, “Seperti tahun 2018, target pencapaian PMI Jawa Barat sudah tercapai 90 persen, dan untuk tahun 2019 target tersebut akan saya tingkatkan lagi,” tegasnya.

Di akhir paparannya Adang Rochjana mengungkapkan, PMI Jawa Barat tengah menyusun aplikasi IT, “Sehingga nantinya pengembangan seluruh kegiatan PMI Jawa Barat dapat melalui aplikasi tersebut,” ungkapnya, “Selain itu saya sudah mengatakan kepada jajaran, apabila beberapa aktivitas PMI Jawa Barat tidak sempat diliput oleh Media, maka dapat dimasukkan ke dalam Social Media dan aplikasi, sehingga para Jurnalis bisa menginput data kegiatan PMI Jawa Barat dan disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya, “Itulah bentuk pertanggung jawaban PMI Jawa Barat kepada masyarakat,” pungkasnya. (BRH)

Comments are closed.