Kemenko Maritim Gelar Lokakarya Penegakan Hukum DAS Citarum di Bandung

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dalam rangka percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, menggelar Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum, Kamis, (14/2/2019), di El Royale Hotel jalan Merdeka Bandung.

Turut hadir sebagai peserta Lokakarya, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, Mabes Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Komando Daerah Militer III Siliwangi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Komandan Sektor DAS Citarum, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri Kab/Kota, Kepolisian Resort Kab/Kota, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Praktisi.

Sekretariat Pengarah (Asisten Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Dr. Tubagus Haeru Rahayu saat ditemui para awak media mengatakan, Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum yang digelar selama dua hari di kota Bandung oleh Kemenko Maritim diadakan sebagai upaya percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018.

“Maka perlu diambil langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum yang mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait,” kata Tubagus Haeru Rahayu, “Lokakarya ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Workshop awal 2019,” ujarnya, “Banyak akselerasi positif yang telah dilakukan di lapangan, namun nampaknya Kemenko Maritim melihat koordinasi di bidang penegakan hukum ini masih jauh dari yang diharapkan,” tegasnya.

Lebih lanjut Tubagus Haeru Rahayu mengatakan, Kemenko Maritim posisinya hanya sebagai Dewan Pengarah dan bukan sebagai Pelaku Teknis, “Saat ini sudah ada Dansatgas yaitu Gubernur Jawa Barat, jika tahun 2018 lalu Kemenko Maritim masih banyak masuk ke wilayah teknis dikarenakan kala itu Gubernur Jawa Barat sebelumnya sudah di penghujung jabatan, maka Gubernur tidak berani membuat kebijakan, selain itu penggantinya yaitu Penjabat Gubernur hanya menjabat tiga bulan saja,” ungkapnya.

“Maka saat ini sudah ada Gubernur definitif, dan Menteri Menko Maritim mengatakan akan memberi kesempatan kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan Dansatgas Citarum untuk melakukan inovasi dan kerja konkrit di lapangan,” ungkapnya.

Tubagus Haeru Rahayu meminta agar Media selalu mendorong Dansatgas, “Contohnya, masih belum ada rencana aksi, padahal rencana aksi merupakan amanat, bagaimana nanti Kementerian dan Lembaga yang berjumlah 19 bisa berkontribusi jika panduan dan pedoman rujukannya belum ada,” ungkapnya.

“Namun kami cukup optimis apabila Dansatgas menyampaikan kepada kami untuk diberikan kesempatan, dan apa yang akan dilakukan, serta menata ulang,,” ungkap Tubagus Haeru Rahayu, “Salah satunya Dansatgas akan membuat Citarum Expo pada 19 hinga 20 Februari 2019, dan di situlah Entry Point untuk menata ulang Program Kegiatan,” ujarnya.

“Kami dari Kemenko Maritim masih Positif Thinking dengan memberi kesempatan, dan nanti di Citarum Expo bila ada program yang ok akan ditandai untuk dilanjutkan, dan yang tidak ok akan kita akan tanya, sedangkan yang belum ok kita coba untuk perbaiki, kemudian jika ada program yang baru akan diajukan silahkan, karena nantinya akan dijadikan dasar oleh Dansatgas,” kata Tubagus Haeru Rahayu.

Di akhir paparannya Tubagus Haeru Rahayu berharap rekan-rekan Media hadir di Citarum Expo, “Doronglah Dansatgas, jadi kegiatan nanti bukan hanya euforia saja, tetapi gagasan konkritnya harus ada untuk dijadikan pedoman,” pungkasnya. (BRH / CUY)

Comments are closed.