Ridwan Kamil Selaku Dansatgas Citarum Sampaikan Imajinasinya Saat Lokakarya Penegakan Hukum DAS Citarum

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Citarum menyampaikan imajinasinya dihadapan 138 Peserta Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum, Jumat, (15/2/2019), di El Royale Hotel jalan Merdeka Bandung, menurut Ridwan Kamil, dirinya selaku Dansatgas Citarum berimajinasi seluruh pabrik dan industri yang ada di sekitar DAS Citarum akan dipindahkan ke Majalengka, Cirebon, dan Subang, sementara lahan bekas pabrik/industri akan dibangun perumahan.

Seperti diketahui, sebelum Ridwan Kamil tampil sebagai pembicara di Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, dirinya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk melaporkan sekaligus mengundang Luhut Pandjaitan untuk hadir dalam kegiatan Expo Citarum yang akan berlangsung pada 19 Februari 2019.

“Saya laporkan kepada Menko Maritim bahwa pada 19 Februari 2019 kita akan mengadakan Expo Citarum, dan dipastikan Menko Maritim Luhut Pandjaitan akan hadir” kata Ridwan Kamil di hadapan para peserta Lokakarya.

Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan, koordinasi lanjutan Citarum akan bertempat di Pusat Komando Citarum di kota Bandung, “Pusat Komando pada bulan Maret 2019 mendatang akan berkantor di jalan Naripan Bandung,” ungkapnya, “Koordinasi akan sangat terpusat, dan semua kebingungan akan persoalan sungai Citarum akan kami putuskan,” tegasnya.

“Masalah Sungai Citarum mayoritas tentang koordinasi, maka tim harus bekerja secara incremental, tidak sporadis dan tidak dibebani target di luar kemampuan,” tegas Ridwan Kamil, “Dengan rencana pemindahan kantor ke Bandung, diharapkan masalah koordinasi, dan keruwetan anggaran tidak lagi menjadi kendala di masa depan,” ujarnya.

Seperti diketahui Gerakan Citarum telah mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, Ridwan Kamil mengungkapkan, Gerakan Pramuka sudah siap bergabung membersihkan Sungai  Citarum, bahkan kelompok mahasiswa juga akan bergabung dalam gerakan KKN Tematik.

“Karena yang mencintai Sungai Citarum multilevel, ada individu, komunitas, skala Institusi hingga Kementerian dan Lembaga, nanti akan kita petakan, sehingga dapat terkoordinasi dengan baik,” kata Ridwan Kamil.

“Saya sebagai Dansatgas Citarum ingin menyatukan, sehingga semua pihak dapat terkoordinasi dengan efektif, dan mohon izin, per tahun ini koordinasi akan sangat terpusat,” tegas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menjelaskan, gerakan-gerakan yang berhubungan dengan Citarum akan menerima Surat tugas dari Dansatgas, di mana di dalamnya akan diberikan kewenangan, tugas, serta fungsi yang jelas, “Kelompok kerja penegakan hukum juga akan membuka Hotline untuk mempermudah masyarakat melapor ke pusat komando Citarum,” ungkapnya.

Mengenai sanksi sosial, Ridwan Kamil dalam Lokakarya ini berbagi pengalamannya dalam penerapan sanksi sosial, “Untuk menambah efek jera, ada sanksi sosial yang harus dipublikasi, karena warga lebih takut dengan Social Punishment, maka sanksi sosial lebih ditakuti,” ungkapnya.

“Ketika saya menjadi Walikota Bandung, sanksi sosial ternyata efektif diterapkan kepada penunggak pajak dan pelanggar lalu lintas, dan sanksi sosial dapat dilakukan kepada para pelaku pencemar Sungai Citarum,” kata Ridwan kamil.

Ridwan Kamil dalam Lokakarya ini menyoroti masalah inventarisasi, “Disinyalir masih banyak pelaku pencemaran ternyata tidak memiliki izin usaha, maka hal ini akan menjadi salah satu tugas utama kelompok kerja penegakan hukum Citarum,” tegas Ridwan Kamil, “Ulama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dalam gerakan membersihkan Sungai Citarum,” ujarnya.

Ridwan Kamil mengungkapkan, seluruh butir rencana aksi Citarum Harum sedang disusun, dan pada Maret 2019 buku rencana aksi ini sudah terbit, “Kerja terintegrasi ini akan menempatkan tim yang bekerja secara penuh waktu, karena pekerjaan membersihkan Sungai Citarum tidak bisa disambi-sambi,” pungkasnya.

Temu Wicara Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dihadiri Sekretariat Pengarah (Asisten Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Dr. Tubagus Haeru Rahayu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal dan perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Barat. (BRH / SA / RLS)

Comments are closed.