Pemilu 2019 di Mata Tisna Sanjaya dan Roedy Wiranatakusumah

ARCOM.CO.ID, Bandung. Budayawan sekaligus Seniman Tisna Sanjaya dan Tokoh Sunda Roedy Wiranatakusumah akhirnya memberikan pandangannya terkait Pemilu 2019 melalui Dialog sekaligus Press Conference, Selasa, (9/4/2019), di Kedai Nyonya Rumah jalan Trunojoyo Bandung, hadir pula Tokoh Agama Ustadz M.Yajid Kalam.

Saat sesi Press Conference bertajuk, “NKRI vs Khilafah”, Tisna Sanjaya mengatakan, sejak Indonesia terbentuk, negara Indonesia disepakati berasaskan Pancasila, “‎Ketika fenomena khilafah dimunculkan, saya berpendapat, Indonesia sudah tidak bisa lagi diubah dengan cara apapun, baik melalui khilafah atau ideologi apapun,” tegasnya.

“Pancasila sudah mengakomodir semua hal yang ada di Indonesia, sebut saja, keanekaragaman budaya, agama, suku, hingga etnis,” ungkap Tisna Sanjaya.

Lebih lanjut Tisna Sanjaya menegaskan, siapapun yang terpilih nanti di Pilpres 2019, baik itu Jokowi atau Prabowo, tetap Pancasila tidak boleh diganggu gugat karena sudah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Tokoh Sunda Roedy Wiranatakusumah kepada para awak Media mengatakan, kondisi budaya dan pola pikir masyarakat saat ini seperti  telah di arahkan pada hal-hal yang bisa merubah bahkan mengganti budaya.

“Ada fenomena di mana agama Islam saat ini seolah menjadi satu paket dengan budaya Arab termasuk dalam hal pemerintahan,” ungkap Roedy Wiranatakusumah.

“Padahal setiap bangsa memiliki budaya yang bisa di interpretasikan dalam agama tersebut tanpa harus mengikuti budayanya,” ujar Roedy Wiranatakusumah.

Lebih lanjut Roedy Wiranatakusumah mengatakan, munculnya isu khilafah di tengah momen politik menjadi semacam pengingat bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat Pancasila.

“Dinamika politik yang ada saat ini harus menjadi Reminder bagi kita untuk memelihara marwah Pancasila,” kata Roedy Wiranatakusumah, “Maka tidak perlu ada perubahan apapun terhadap bentuk dan dasar negara,” tegasnya.

Tokoh Agama Ustadz M.Yajid Kalam mengatakan, terkait Amandemen UUD 1945 memang Amandemen UUD 1945 boleh ada, tetapi perlu dilihat Amandemennya akan ke arah mana, apakah merubah Dasar Negara atau penyesuaian, “Jika untuk merubah bentuk negara sudah tidak bisa dilakukan,” tegasnya.

Menjelang Pemilu 2019, isu soal pembentukan negara dengan sistem pemerintahan khilafah atau berdasarkan agama tertentu memang terus bergulir, bahkan terdapat kelompok yang menginginkan adanya perubahan sistem negara dari Kegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sistem kekhilafahan. (BRH/ZIS/ASP/BAN)

Comments are closed.