Guru Besar Unpad Gugat Majelis Wali Amanat Rp 100 Miliar

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Internasional yang juga Calon Rektor Universitas Padjadjaran Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., rencananya dalam waktu dekat akan menggugat Majelis Wali Amanat (MWA) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) senilai Rp 100 miliar terkait rencana MWA mengulang kembali proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Unpad sesuai amanat Kemenristekdikti nomor: R/196/M/KP.03.02/2019.

Hal ini diungkapkan Atip Latipulhayat saat ditemui para awak Media, Senin, (15/4/2019), di Gedung Sri Soemantri, Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (Unpad) jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung, turut hadir Guru Besar bidang Ilmu Hukum Tata Negara Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., PhD., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unpad Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., dan Peneliti PSKN sekaligus pengajar non-PNS Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad Bilal Dewansyah, S.H., M.H.

“Mengapa Pemilihan Rektor Unpad harus diulang?”, tanya Atip Latipulhayat, “Asumsi kita, pengulangan Pemilihan Rektor Unpad akan memilih di luar nama tiga orang Calon Rektor Unpad yang sudah terpilih,” ujarnya.

“Padahal semua statuta sudah dipenuhi para Calon Rektor Unpad dan tidak ada yang dilanggar, mengapa tiba-tiba Calon Rektor Unpad dibuang seperti sampah,” kata Atip Latipulhayat, “Maka kami akan menggugat Majelis Wali Amanat  untuk menegakkan keadilan dan untuk menjaga marwah Universitas Padjadjaran,” tegasnya, “MWA Unpad saat ini adalah yang paling buruk di Indonesia, karena setelah 27 Oktober 2018, para Calon Rektor Unpad  tidak ada lagi mendapat surat pemberitahuan dari MWA,” ungkapnya.

Lebih lanjut Atip Latipulhayat, mengungkapkan, saat ini Unpad Rektornya tidak jelas siapa, bahkan status Calon Rektor Unpad juga tidak jelas, “Saya ingin menegakkan kompetisi garis tangan, dan bukan kompetisi campur tangan,” tegasnya.

“Bila saya menggugat 100 miliar, maka anggota MWA akan tanggung renteng membayar 10 miliar kepada saya, karena MWA dengan seenaknya telah mempermainkan saya,” ungkap Atip Latipulhayat, “Hal ini saya lakukan karena saya ingin memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang merusak Unpad, baik dari dalam maupun dari luar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, seharusnya Penetapan dan  Pengumuman Calon Rektor Unpad dilangsungkan pada 17 September 2018, dan Pelantikan Rektor Unpad berlangsung  2 April 2019, namun hingga kini proses pemilihan Rektor Unpad terkatung-katung, bahkan terjadi keanehan ketika Menristekdikti Mohamad Nasir menunjuk Rina Indiastuti sebagai Plt Rektor Unpad hingga 6 bulan ke depan, padahal Rektor Definitif tidak ada, maka yang akan terjadi adalah lulusan Unpad Ijazahnya akan ditandatangani oleh Plt Rektor Unpad. (BRH)

Comments are closed.