Ali Nurdin & Partners Menggelar Seminar Penanganan Pemilu 2019 di Unpad Jatinangor

ARCOM.CO.ID ,Jatinangor. Ali Nurdin & Partners bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menggelar Seminar bertajuk, “Pemilu 2019, Kompleksitas Pelaksanaan dan Upaya Penanganan”, Jumat, (26/4/2019), di Auditorium Tommy Koh-Mochtar Kusumatmadja Gedung Fakultas Hukum Unpad Jatinangor.

Para pembicara yang hadir dalam seminar ini adalah, Praktisi Hukum Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., PhD., dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditemui usai seminar, Praktisi Hukum Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., mengatakan, Seminar bertajuk, “Pemilu 2019, Kompleksitas Pelaksanaan dan Upaya Penanganan”, diadakan sebagai upaya untuk peduli terhadap proses Pemilu 2019 di Indonesia, “Karena dalam Pemilu 2019 terkesan ada upaya delegitimasi, maka dengan diskusi ini kita lihat apakah Pemilu 2019 bermasalah atau tidak,” ungkapnya.

“Akhirnya setelah terjadi diskusi dalam seminar ini, kita melihat Pemilu 2019 memang ada kekurangan, tetapi pada prinsipnya Pemilu 2019 merupakan suatu proses mengarah kepada demokratisasi, sehingga kita harus menjaga agar proses Pemilu ini tetap berjalan dengan baik,” ungkap Ali Nurdin.

“Bila ada berbagai permasalahan, kita punya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga semua permasalahan yang ada, ya sudah kita bawa ke MK, dan biarkan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya,” ujar Ali Nurdin.

Lebih lanjut Ali Nurdin mengatakan, bila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu, maka mekanismenya bisa diserahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memeriksa dan memutusnya.

“DKPP selama ini sudah terbukti punya integritas, kita lihat betapa banyak penyelenggara Pemilu 2019 yang melakukan kecurangan dipecat dan diberhentikan dengan tidak hormat, bahkan info terakhir beberapa anggota KPU Provinsi diberhentikan, artinya dugaan pelanggaran itu kita serahkan saja kepada lembaga yang berwenang,” kata Ali Nurdin.

“Jika ada pelanggaran administrasi Pemilu, maka dilaporkan ke Bawaslu, bila ada pelanggaran kode etik laporkan ke DKPP, dan jika ada pelanggaran terkait hasil Pemilu termasuk prosesnya, maka kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Ali Nurdin.

“Memang Pemilu 2019 ada beberapa permasalahan terkait regulasi, ditambah Undang-Undang Pemilu yang selesainya terlalu mepet, kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemilu 2019 memang ada hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk ada kaitannya dengan pergantian pimpinan KPU yang masuk dalam masa tahapan, serta masalah rekrutmen penyelenggara, maka saya pikir hal-hal seperti ini ke depan perlu diperbaiki,” pungkas Ali Nurdin.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., mengatakan, seperti diketahui Pemilu 2019 masih terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) lanjutan dan susulan, yang sudah berlangsung maupun yang akan berlangsung, “Jangan dilupakan dalam Pemilu 2019 masih ada proses rekapitulasi yang belum selesai, dan juga ada proses pemidanaan yang belum selesai, seperti politik uang, mencoblos lebih dari satu kali, ataupun kampanye pada hari – H,” ungkapnya.

“Terkait pelanggaran Pemilu, hingga saat ini terdapat pelaporan yang diregistrasi sebanyak 7.952, dan semua laporan pelanggaran ini harus diselesaikan oleh Bawaslu,” ungkap Fritz Edward Siregar.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., PhD., mengatakan, dari sisi teoritisi dan akademisi Pemilu serentak 2019 semuanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), “Saya mencermati apakah betul pertimbangan MK terkait Pemilu serentak, kedua adanya persoalan regulasi, yakni UU Pemilu merupakan semacam kodifikasi dari tiga Undang-Undang yang berbeda, yakni UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu, dengan demikian peniatannya tidak mungkin dalam jangka waktu yang sebentar,” ujarnya.

“Terkait Pilpres serentak 2019 saya amati Putusan MK-nya tahun 2013 tetapi UU Pemilu-nya Tahun 2017, berarti selang waktunya empat tahun, dengan demikian KPU, Bawaslu, dan badan-badan lainnya hanya punya waktu yang sangat sempit dalam menyelenggarakan Pemilu 2019, jadi apakah dengan perubahan yang sangat fundamental waktu tersebut adalah waktu yang wajar untuk menyelenggarakan Pemilu, maka kita punya persoalan regulasi di tingkat Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR,” tegas Susi Dwi Harijanti.

“Menurut saya DPR RI tidak boleh bermain-main dalam membuat Undang-Undang, DPR tidak boleh terlalu banyak mempertimbangkan koalisi dan kepentingan-kepentingan partai politiknya, tetapi yang harus dipertimbangkan ke depan adalah bagaimana bisa menghasilkan Pemilu sebagai sarana demokrasi, dan harus diletakkan peralihan kekuasaan secara damai,” tegas Susi Dwi Harijanti.

“Hal ini adalah kritik luar biasa bagi DPR, jangan kekacauan Pemilu ditimpakan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun DPR RI seakan-akan ‘Clean Hand’, jadi perlu diingat, kekacauan Pemilu terjadi karena mepetnya persiapan Pemilu,” ungkap Susi Dwi Harijanti.

“Seperti diketahui Pemilu tiga kotak suara saja prosesnya hingga tengah malam, apalagi lima kotak suara, dan saya tidak tahu persis siapa yang memberikan penafsiran Pemilu serentak itu harus lima kotak suara sekaligus, mengapa tidak dikatakan serentak itu eksekutifnya saja, atau legislatifnya terlebih dahulu,” kata Susi Dwi Harijanti.

Lebih lanjut Susi Dwi Harijanti mengatakan, efisiensi biaya dalam Pemilu 2019 tidak terbukti dan tidak signifikan karena hanya 10 persen saja, “Berarti spekulasi-spekulasi yang dibuat pada saat pemohon mengajukan ke MK bahwa Pemilu 2019 akan efisien dan memperkuat sistem Presidensil ternyata di lapangan hal itu tidak terbukti,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Susi Dwi Harijanti menegaskan, Pemerintah terlalu banyak berpetualang, dan selalu mengubah sistem secara diametra dan secara ekstrim, “Contohnya dahulu sentralisasi tiba-tiba desentralisasi, dan dikatakan kota /kabupaten bukan merupakan bawahan provinsi, padahal dalam negara kesatuan dikatakan satuan pemerintahan yang lebih tinggi itu punya kewenangan untuk mengawasi satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk memastikan prinsip-prinsip negara kesatuan itu terakomodasi, jadi pagarnya itu adalah negara kesatuan,” tegasnya, “Demikan pula dengan Pemilu serentak, pagar kita adalah demokrasi, karena kita ingin melihat Pemilu itu bukan hanya prosedur demokrasi saja, tetapi substantif, namun dengan mepetnya watu penyelenggaraan, membuat Pemilu 2019 menjadi carut-marut dan substantif-nya tidak tercapai,” pungkasnya. (BRH)

Comments are closed.