Kanwil III KPPU di Bandung Awasi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya meresmikan Kantor Wilayah (Kanwil) III KPPU di Bandung, Selasa, (14/5/2019), di jalan PHH Mustofa No.22 Bandung, turut hadir dalam peresmian Kanwil keenam ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua KPPU Kurnia Toha, dan Kepala Kantor Wilayah III KPPU di Bandung Aru Armando.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dirinya menitipkan bangunan di jalan PHH Mustofa yang merupakan aset Jawa Barat sebagai Kantor Wilayah III KPPU di Bandung, “Gunakan dan jaga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya sekaligus meresmikan Kantor Wilayah III KPPU di Bandung.

Sedangkan Ketua KPPU Kurnia Toha kepada para awak Media mengatakan, seiring dengan perjalanan waktu, KPPU telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional, “KPPU sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha memiliki peran yang sangat sentral bagi terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat,” tegasnya.

Lebih lanjut Kurnia Toha berharap, Kantor Wilayah III KPPU di Bandung dapat mendukung peningkatan daya saing dan mendorong kemandirian ekonomi, “KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” ungkapnya, “KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah III KPPU di Bandung Aru Armando mengatakan,tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat diharapkan bisa dinikmati oleh semua pihak dan tidak hanya oleh sebagian pihak saja.

“KPPU ingin pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan, artinya tumbuh tinggi dan pemerataannya ada,” kata Aru Armando, “ KPPU adalah tools, maka KPPU akan melakukan harmonisasi atau advokasi di wilayah kerja III yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten,” ungkapnya, “Jawa Barat sendiri memiliki skala ekonomi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut Aru Armando mengatakan, saat ini kehadiran e-commerce menjadi tantangan tersendiri, “Sebagai sebuah sistem perdagangan tata niaga yang batas-batas kian kabur, maka e-commerce menghadirkan banyak celah yang berpotensi dan menjurus kepada sistem persaingan yang tidak sehat,” ungkapnya, “Maka tantangan perekonomian digital akan menjadi salah satu program prioritas KPPU,” tegasnya.

“KPPU berusaha memahami ekosistem dan masalahnya serta membangun kerja sama dengan KPPU negara lainnya,” kata Aru Armando, “E-commerce ini lintas batas negara, sehingga harus ada kerjasama dengan otoritas persaingan usaha di negara lain,” pungkasnya.

Hingga saat ini KPPU telah memiliki enam Kantor Perwakilan (Kanwil), yaitu, Kanwil I KPPU di Medan, Kanwil II KPPU di Batam, Kanwil IV KPPU di Surabaya, Kanwil V KPPU di Balikpapan, Kanwil KPPU VI di Makassar, dan Kanwil KPPU III di Bandung dengan wilayah kerja di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Dengan dibukanya Kanwil III KPPU di Bandung, diharapkan upaya pengawasan terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akan semakin efektif dan efisien. (BRH)

Comments are closed.