Gencar Berantas Korupsi, LAKRI Gelar Rapimnaslub

ARCOM.CO.ID ,Kabupaten Bandung. Agar semakin gencar dan konsisten memberantas korupsi di Indonesia, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional Luar Biasa (Rapimnaslub), Pemberian Penghargaan LAKRI Award, dan Seminar selama empat hari, Selasa-Jumat, (18-21/6/2019), di Villa Bougenville Gunung Puntang Kabupaten Bandung.

Rapimnaslub LAKRI diisi agenda pemilihan Ketua Umum baru, serta pembinaan bagi anggota LAKRI di seluruh Indonesia.

Sekertaris Jenderal LAKRI Bejo Sumantoro dalam paparannya mengatakan, organisasi LAKRI sejauh ini telah memberikan kontribusi besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, “Dengan adanya struktur kepengurusan baru, ke depan LAKRI akan ada pembenahan keorganisasian agar organisasi ini menjadi lebih baik,” ujarnya.

“Mungkin saja dalam ┬áRapimnaslub akan ditetapkan Ketua Umum yang lama, dikarenakan sejauh ini tidak ada calon lain,” ungkap Bejo Sumantoro, “Yang jelas kita akan membahas rencana ke depan termasuk pembenahan dalam struktur keorganisasian agar LAKRI lebih baik dan dapat bekerja sesuai aturan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Bejo Sumantoro mengatakan, kepengurusan LAKRI telah tersebar hingga ke penjuru nusantara, “Kepengurusan LAKRI telah mencapai 50 persen lebih di Indonesia, bahkan hingga ke Papua,” tegasnya.

“Hadirnya LAKRI menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia,” kata Bejo Sumantoro, “Hal ini merujuk pada minimnya jumlah aparat penegak hukum yang melakukan investigasi tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

“Hingga saat ini hanya sekitar 25 persen tindak pidana korupsi yang telah diinvestigasi oleh aparat penegak hukum, dan anggaran negara sebanyak 75 persen masih banyak yang diselewengkan,” ungkap Bejo Sumantoro.

Bejo Sumantoro mengatakan, meskipun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah baik, tetapi jumlah aparat penegak hukum masih kurang, dalam melakukan investigasi, “Sedangkan di tubuh Polri tidak semua berada di Tipikor, dan keberadaan KPK hanya ada di pusat,” ujarnya.

“Memang masih kurang SDM untuk melakukan investigasi tindak pidana korupsi, maka selama ini masih mengandalkan laporan dari masyarakat,” ungkap Bejo Sumantoro.

“Untuk itu, LAKRI siap membantu pemerintah memberantas korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Polisi dan Kejaksaan,” tegas Bejo Sumantoro, ” Namun LAKRI hanya sebatas investigasi, sedangkan hasilnya dilaporkan kepada Polisi, Kejaksaan dan KPK,” ujarnya.

Bejo Sumantoro mengatakan, LAKRI memandang selama ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat penyelengaraan negara mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan? LAKRI tentunya melakukan investigasi dengan mengumpulkan fakta, kemudian diilaporkan ke aparat hukum seperti Mabes Polri, Kejaksaan hingga KPK,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pembina LAKRI Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin saat ditemui para awak Media mengatakan, pihaknya berharap tetap bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu pemerintah meminimalisir khususnya para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Walaupun saat ini penangkapan pelaku korupsi jumlahnya banyak akan tetapi LAKRI akan selalu konsisten berjuang melawan korupsi,” tegas Tatang Zaenudin.

“Jika tindakan korupsi tidak bisa diberantas secara keseluruhan, maka korupsi akan selalu terjadi di seluruh dunia, maka dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat,” ungkap Tatang Zaenudin.

Tatang Zaenudin menilai, berkenaan dengan hukum yang diberikan kepada Koruptor, maka seluruh kewenangan diberikan kepada aparat penegak hukum.

“Memang pelaku korupsi seharusnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya atau dimiskinkan, namun sepenuhnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” pungkas Tatang Zaenudin. (BRH / ASP)

Comments are closed.