KPPU Gelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan PT Pelindo III di Bandung

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Selasa, (18/6/2019), di Ruang Sidang Kantor Wilayah (Kanwil) III KPPU di Bandung,  jalan PHH Mustofa No.22 menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No.15 / KPPU-L/ 2018, terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum (multipurpose) di Pelabuhan L.Say Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan agenda Pemeriksaan Ahli dan Terlapor.

Sidang dipimpin oleh Komisioner KPPU Kodrat Wibowo selaku Ketua Majelis, serta Ukay Karyadi dan M. Afif Hasbullah selaku Anggota Majelis.

Saksi Ahi pada Sidang kali ini adalah Yusmar Anggadinata (Praktisi) dan Anita Afriana (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), serta Terlapor PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menurut investigator, melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli da Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena menerapkan kewajiban stack 100 persen untuk bongkar muat di pelabuhan tersebut.

Akibat dari kewajiban stack 100 persen, diduga menimbulkan kegiatan ekstra dan penambahan biaya yang harus ditanggung konsumen khususnya bagi perusahaan yang menggunakan sistem less container load atau bongkar muat tanpa kontainer.

Saksi Ahli Yusmar Anggadinata saat memberikan keterangannya di hadapan Ketua Majelis mengatakan, antara pengambilan keputusan oleh pengelola pelabuhan dengan demand terjadi leg, hingga berakibat pada kualitas pelayanan, apalagi, pengelola pelabuhan punya standar kualitas pelayanan yang harus dipenuhi.

“Logistik kita dibanding negara lain bisa efisien jika melihat contoh di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi berbicara di pelabuhan lain misalnya di Pelabuhan Batu Ampar, hanya bisa 8 box per jam, karena area pelabuhan tidak mencukupi, dan tidak sesuai dengan volume barang yang dimuat,” ungkap Yusmar Anggadinata di dalam persidangan.

“Sistem bongkar muat jika menggunakan truck losing akan berakibat fatal, misalnya untuk 500 kontainer, panjang truk standar 12 meter untuk memuat satu kontainer, jika pelabuhannya kecil, maka akan terjadi antrian panjang,” ungkap Yusmar Anggadinata.

“Dalam industri ini, pemilik kargo dan pengelola pelabuhan harus benar-benar bijak, saya selaku praktisi memahami apa yang dilakukan Pelindo III,” ujar Yusmar Anggadinata

“Negara harus wajib terlibat dalam pengelolaan pelabuhan di daerah belum berkembang, seperti di Maumere, tetapi jika diberikan kepada swasta secara komersial hitung-hitungannya bagus, negara tidak ikut campur namun siapkan saja regulasinya,” pungkas Yusmar Anggadinata.

Ketua Majelis Kodrat Wibowo yang juga merupakan Komisioner KPPU mengatakan, sidang yang dipimpinnya merupakan sidang pertama KPPU yang digelar di kota Bandung, “Perkaranya memang di Maumere Nusa Tenggara Timur, namun harus diingat saksi ahli berasal dari Unpad dan ITB,” tegasnya.

“Semoga sidang pertama ini dapat menginspirasi setidaknya untuk pencegahan terjadinya persaingan usaha yang tidak fair di Kanwil III Jawa Barat,” kata Kodrat Wibowo, “KPPU selalu mengutamakan advokasi daripada sekedar tindakan sanksi,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah III KPPU di Bandung Aru Armando ketika ditemui para awak Media mengatakan, saat ini KPPU menerima laporan kasus tender di Jawa Barat yang jumlahnya di bawah lima.

“Kami menerima laporan itu, ada beberapa jumlahnya, memang masih sedikit, dan laporan tersebut datangnya dari sektor tender dan logistik, yang pasti semua dalam pengawasan kami,” kata Aru Armando, “Nantinya Majelis akan memutuskan, apakah kasus-kasus tersebut akan disidangkan atau tidak,” pungkasnya. (BRH / MEG / HS)

Comments are closed.