LAKRI Bidik Kasus Korupsi di Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Kota Cirebon

ARCOM.CO.ID , Kabupaten Bandung. Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) H.M Steven Samuel Lee Lahengko S.H., menegaskan LAKRI saat ini tengah membidik kasus-kasus korupsi di wilayah Jawa Barat, diantaranya, Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Kota Cirebon

Hal ini ditegaskan Steven Samuel Lee Lahengko seusai acara Penghargaan LAKRI Award, dan Seminar dalam rangkaian Rapat Pimpinan Nasional Luar Biasa (Rapimnaslub) LAKRI, Rabu, (19/6/2019), di Taman Wisata Bougenville jalan Gunung Puntang Kabupaten Bandung.

“Ada beberapa daerah di Jawa Barat yang menjadi target utama LAKRI, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Kota Cirebon,” kata Steven Samuel Lee Lahengko dihadapan para awak Media, “Mengapa daerah tersebut kami sebutkan, karena agar masyarakat tahu ada indikasi korupsi di sana yang LAKRI lihat,” ungkapnya.

Mengenai intern LAKRI, Steven Samuel Lee Lahengko mengatakan, LAKRI akan lebih meningkatkan kualitas, dan pemahaman dari pengurus serta anggota LAKRI, “Karena ketika mendapatkan temuan dan laporan dari masyarakat, maka LAKRI bisa menindaklanjuti,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Dewan Penasehat LAKRI Haidar Alwi mengatakan, pihaknya mengapresiasi seluruh tokoh yang bergerak menjaga Indonesia dari korupsi, “Karena kita ketahui bersama, penyakit di negeri kita yang hingga detik ini belum hilang adalah korupsi, dan yang kedua narkoba,” ungkapnya.

Lebih lanjut Haidar Alwi  mengatakan, pihaknya mengapresiasi LAKRI sebagai satu-satunya lembaga yang saat ini terus bergerak memberikan motivasi dan edukasi tentang pemberantasan korupsi.

“Saya juga melihat kegiatan LAKRI di Kabupaten Bandung sangat positif karena memberdayakan industri pariwisata lokal, sehingga semua tokoh-tokoh, pengurus, dan anggota LAKRI dari seluruh Indonesia dapat melihat potensi wisata di Kabupaten Bandung,” kata Haidar Alwi.

“Saya dan teman-teman akan selalu mendukung LAKRI, dan kegiatan LAKRI hari ini sangat positif juga luar biasa, dan kita akan memberikan usulan konkret kepada pemerintah tentang metode pemberantasan korupsi sejak dini,” ungkap Haidar Alwi.

“Nantinya kita akan memberangkatkan beberapa pengurus dan anggota LAKRI ke luar negeri untuk studi banding tentang pemberantasan korupsi di sana, dan hal ini akan segera kita usulkan kepada pemerintah,” kata Haidar Alwi, “Untuk negara yang dikunjungi akan kita bahas dalam rapat LAKRI, pastinya negara yang dikunjungi adalah negara yang telah berhasil memberantas korupsi secara menyeluruh,” ujarnya.

Haidar Alwi mengatakan, memberantas korupsi bukanlah menangkap pelaku korupsi sebanyak-banyaknya, tetapi pencegahan korupsi harus lebih diutamakan, “Itulah fokus LAKRI,” tegasnya.

“Penangkapan pelaku korupsi di Indonesia seperti OTT dan lain sebagainya sudah bagus, tapi dari sisi pencegahannya masih jauh panggang dari api, karena seperti kita lihat yang terjadi, ketika anggota Dewan satu grup di Malang dan Padang semua masuk dan ditahan di sel,” ungkap Haidar Alwi, “Maka hal tersebut menjadi catatan khusus bagi LAKRI, dan semoga kasus seperti itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Haidar Alwi mengungkapkan, tindakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia saat ini masih belum ideal, “Hal tersebut tengah disoroti LAKRI, dan nantinya akan muncul dalam bentuk statement serta himbauan kepada pemerintah,” ujarnya.

“Karena seperti kita ketahui, Indonesia baru mengenal lembaga pemberantasan korupsi setelah reformasi, maka Indonesia masih belajar bagaimana menangani korupsi secara baik dan elegan, agar nantinya korupsi habis di Indonesia dengan cara-cara yang bermartabat,” pungkas Haidar Alwi.

Ketua Dewan Pelindung LAKRI Brigjen TNI (Mar) Setyabudhie (Purnawirawan) menegaskan, KPK saat ini sangat terbantu dengan adanya LAKRI, “Dikarenakan LAKRI sudah terjun ke seluruh Provinsi di Indonesia, maka kita harapkan LAKRI akan lebih besar dan dikenal seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Setyabudhie mengungkapkan, ketika LAKRI melakukan investigasi, dipastikan mengalami kendala, “Oleh karena itu, di dalam LAKRI ada DPK dan DPN, karena apabila LAKRI dipersulit ketika akan melakukan investigasi ke sebuah instansi, maka pengurus DPN akan turun untuk mengkomunikasikan,” pungkasnya.

Inspektur Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiyono mengatakan, sebenarnya Indonesia bagian timur dikatakan rawan kasus korupsi hanya indikasi saja, “Karena yang namanya korupsi itu terjadi di mana-mana, dan dengan hadirnya LAKRI, maka Inspektorat Provinsi Papua Barat sangat terbantu,” ungkapnya.

“Setelah kami pulang ke Papua Barat dari acara ini, maka kami akan melakukan koordinasi, karena yang kami utamakan adalah pencegahan korupsi, bila kami mengutamakan tindakan, maka Lembaga Pemasyarakatan akan penuh,” ungkap Sugiyono.

“Sekali lagi, apabila tindakan diutamakan, maka uang negara yang kembali hanya 10 persen, tetapi bila mengutamakan pencegahan, maka uang negara yang kembali bisa mencapai 80 hingga 90 persen,” tegas Sugiyono.

“Maka kondisi Papua Barat bila dibandingkan lima tahun ke belakang, saat ini yang masuk penjara akibat tersangkut kasus korupsi sedikit sekali,” ungkap Sugiyono.

Lebih lanjut Sugiyono mengatakan, KPK saat ini merangkul Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk memperkuat Inspektorat, “KPK berharap Inspektorat memiliki roh atau jiwa KPK di daerah,” ujarnya.

Sugiyono menegaskan, Inspektorat Provinsi Papua Barat mempunyai target merangkul dan memperkuat LAKRI, “Bahkan bila LAKRI belum memiliki kantor di Papua Barat, maka mari kita bersama-sama berkantor di

Inspektorat Provinsi Papua Barat, karena LAKRI adalah LSM yang memiliki kewenangan untuk mengadukan persoalan tindak pidana korupsi di lapangan, dan nantinya inspektorat menindak lanjuti laporan dari LAKRI,” tegasnya.

Di akhir paparannya, Sugiyono mengatakan, pihaknya sangat optimis dengan kehadiran LAKRI, “Karena banyak LSM-LSM di Papua Barat yang mengatasnamakan anti korupsi padahal nol besar, maka kami berharap LAKRI tidak seperti itu,” pungkasnya.

Dewan Kehormatan LAKRI Sandy Nayoan mengatakan, LAKRI akan terus membangun kemitraan dengan seluruh Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah agar lebih mudah berkomunikasi, “Karena saat ini menurut PPATK banyak transaksi keuangan yang mencurigakan, maka LAKRI perlu akses untuk menginvestigasi hal tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sandy Nayoan mengatakan, nantinya LAKRI akan mengedepankan pola-pola pencegahan dan sosialiasi tentang pemahaman bagaimana korupsi bisa terjadi, “Contohnya banyak penyalahgunaan anggaran desa, maka LAKRI akan masuk ke pedesaan untuk mengedukasi kepala-kepala desa tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai tupoksi yang ada,” ujarnya.

Di akhir paparannya Sandy Nayoan mengatakan, seluruh kader LAKRI akan merapatkan barisan untuk membuka ruang kemitraan bersama pemerintah dan swasta, “Karena pihak swasta harus mengetahui, ketika menandatangani suatu kontrak, mereka tidak paham di dalamnya ada unsur pasal 55,” pungkasnya. (BRH)

Comments are closed.