Kapendam III/Siliwangi: Aksi Demo Masyarakat Papua Macetkan Jalan Merdeka Bandung

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kemacetan parah arus lalu lintas terjadi di seputaran jalan Merdeka termasuk arah perkantoran Pemkot Bandung dan arah ke Makodam III /Siliwangi, Selasa, (27/8/2019), hal ini dipicu aksi demo yang dilakukan masyarakat Papua.

Hal ini disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf FX. Sri Wellyanto Kasih kepada awak media terkait adanya aksi demo di depan pusat perbelanjaan Bandung Indah Plaza (BIP) jalan Merdeka yang dilakukan masyarakat Papua yang ada di Jawa Barat dan kota Bandung.

“Memang kita monitor ada aksi demo dari saudara-saudara kita masyarakat Papua yang melakukan aksinya di awali dari daerah Taman Cilaki menuju depan BIP yang merupakan pusat perbelanjaan,” kata Kapendam III/Siliwangi.

“Aksi ini mengakibatkan kemacetan parah di seputaran jalan Merdeka Bandung dan mengganggu aktifitas pengguna jalan baik yang mengarah menuju kantor Pemerintahan Kota Bandung dan ke arah menuju Makodam III/Siliwangi,” ungkap Kapendam III/Siliwangi.

Lebih lanjut Kapendam III/Siliwangi mengatakan, aksi demo ini sangat disayangkan oleh masyarakat yang hendak beraktifitas.

“Sebenarnya boleh-boleh saja warga Papua yang berada di Jawa Barat melaksanakan aksi demo atau unjuk rasa, akan tetapi ada undang-undang yang mengatur di mana mereka boleh melakukan aksinya, dan di mana mereka tidak boleh melakukan aksi demo,” tegas Kapendam III/Siliwangi.

“Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum ada, tetapi dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan beberapa tempat yang tidak dibolehkan dijadikan tempat aksi demo, di antaranya Istana Kepresidenan, Rumah Sakit, dan pusat perbelanjaan karena dapat menganggu aktifitas masyarakat,” kata Kapendam III/Siliwangi.

“Sebenarnya keseharian mereka selama ini menjalankan aktifitasnya seperti biasa, akan tetapi belakangan ini mereka menjadi ramai dan melakukan aksi demo di beberapa tempat,” ungkap Kapendam III/Siliwangi.

“Perlu diketahui, Undang-Undang tentang penyampaian pendapat di muka umum memang ada akan tetapi sekali lagi pada pasal 9 ayat 1 sudah ditentukan tempatnya dan tempat yang tidak boleh di gunakan, karena ada kantor DPRD sebagai tempat menyampaikan aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Kapendam III/Siliwangi.

Kapendam III/Siliwangi mengungkapkan, masyarakat Jawa Barat selama ini tidak ada masalah dengan saudara-saudara yang berasal dari Papua, “Buktinya pada saat HUT RI ke-74 masyarakat Jawa Barat bersama masyarakat Papua hadir mengikuti upacara, bahkan setelah upacara, masyarakat Papua menari bersama Gubernur Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kapolda Jabar, Ketua DPRD dan beberapa undangan yang lainnya,” ungkapnya.

“Hal ini menunjukkan warga Papua yang berada di Jawa Barat tidak ada masalah dan aman-aman saja,” pungkas Kapendam III/Siliwangi. (BRH / RLS)

Comments are closed.