Dansektor 21 Kolonel Inf. Yusep Sudrajat Hadiri Expose Pengawasan Gakkum KLHK

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat menghadiri expose terkait hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap beberapa perusahaan dalam rangka menunjang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Rabu, (4/9/2019), di Pos Gakkum BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara jalan Babakan Jeruk Bandung.

Turut hadir beberapa Dansektor Satgas Citarum, DLH Provinsi Jabar, DLH Kabupaten Bandung, DLH Kabupaten Bandung Barat, DLH Kabupaten Sumedang dan DLH Kota Cimahi.

Seusai expose Dansektor 21 Satgas Citarum Kolonel Inf Yusep Sudrajat mengatakan, inti kegiatan expose yakni perusahaan harus taat, “Jika pengolahan limbahnya sudah bagus, baku mutu sudah bagus, tetapi izinnya belum lengkap maka perlu diingatkan,” tegasnya, “Jika izin tidak kunjung diperbaiki, tentunya akan ada tindakan, jadi semua harus sejalan dan baik,” pungkasnya.

Kepala BPPHLHK, Muhammad Nur seusai expose mengatakan, pihaknya mengikuti expose hasil pengawasan DAS Citarum mengambil bagian sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut Muhammad Nur mengatakan, terdapat 30 perusahaan yang telah melalui proses kajian pengawasan, “Tiga puluh perusahaan telah selesai kita lakukan pengawasan, dan hari ini telah masuk dalam tahap expose,” ujarnya.

“Dari 30 perusahaan yang diawasi seluruhnya tidak taat, maka langkah ke depannya kita akan diskusikan dengan pimpinan kita, yang jelas 30 perusahaan tersebut sesuai mandat undang-undang, akan dilakukan proses penegakkan hukum,” kata Muhammad Nur.

“Sesuai rujukan bisa dilakukan penegakkan hukum administrasi atau pidana, dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penegakkan hukum secara bersamaan,” kata Muhammad Nur.

“Jadi indikasi pelanggaran yang dibawa pada saat dilakukan pengawasan ini ketiga-tiganya bisa masuk, maka kita lakukan pandangan hukum secara bersamaan,” kata Muhammad Nur.

“Mungkin nanti akan ada pandangan hukum yang diserahkan pada teman-teman di sektor yang lain,” kata Muhammad Nur, “Sektor tersebut adalah sektor yang mempunyai kewenangan yang sama di dalam pengelolaan DAS Citarum ini seperti DLH provinsi dan DLH kabupaten atau kota,” ujarnya.

Muhammad Nur mengatakan, 30 perusahaan yang dilakukan pengawasan adalah perusahaan yang membuang limbah ke DAS Citarum, “Dari 30 perusahaan beragam pelanggarannya, ada yang tidak memiliki izin, baik izin lingkungan atau izin PPLH, ada juga yang membuang limbahnya melampaui baku mutu, kemudian ada yang dumping limbah B3,” ungkapnya.

“Jadi pelanggarannya tidak seragam, maka kesimpulan kita yakni 30 perusahaan dari beragam jenis usaha yang tidak hanya produk tekstil itu tidak taat,” pungkasnya. (BRH)

Comments are closed.