KADIN Jawa Barat Menggelar Rapimprov 2019 di Kota Bandung

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Tahun 2019, Kamis, (12/12/2019), di The Trans Luxury Hotel jalan Gatot Subroto Bandung.

Kegiatan yang dibuka Ketua Umum KADIN Pusat Rosan Perkasa Roeslani, dihadiri Kadisperkim Jawa Barat Dicky Saromi mewakili Gubernur Jabar, Ketua KADIN Jawa Barat Tatan Pria Sudjana, Staf Ahli Bidang Sosbud Kodam III/Siliwangi Kol Inf. Yusep Sudrajat mewakili Pangdam III/Siliwangi Mayjend TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kanwil Kemenkumham Jabar, OJK Jabar, dan Jajaran KADIN Kota/Kabupaten.

Ketua KADIN Jabar periode 2019-2024 Tatan Pria Sudjana dalam sambutannya mengatakan, Rapimprov KADIN Jabar merupakan Rapimprov pertama di periode 2019-2024, “Mudah-mudahan Rapimprov ini menjadi tolak ukur bagi evaluasi KADIN Jabar, baik dalam penguatan kelembagaan antara KADIN Jabar dengan KADIN di Indonesia, maupun penguatan secara official kelembagaan KADIN Jawa Barat yang hubungannya dengan penguatan ke bawah yakni KADIN di kota kabupaten di seluruh Jawa Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut Tatan Pria Sudjana mengatakan, tema yang diusung pada kegiatan Rapimprov 2019 yakni, “Membangun Pengusaha Unggul Berbasis Kearifan Lokal Menuju Pasar Global”, “Tema ini kami ambil karena terdapat tiga kata kunci di dalamnya, yakni, Pengusaha unggul atau sekarang yang sering kita dengar adalah SDM unggul berbasis kompetensi, kata kunci kedua yakni kearifan lokal, seperti diketahui kearifan lokal adalah nilai-nilai positif yang terkandung dalam potensi yang ada di daerah, baik itu potensi ekonomi, potensi SDM maupun potensi lainnya seperti budaya dan keragaman hayati yang ada,” ungkapnya.

“Ketiga adalah pasar global, karena dalam era disrupsi, dan dalam era revolusi 4.0, kita tidak terlepas di posisi kompetisi global,” kata Tatan Pria Sudjana.

“Untuk itu kita mengambil tema ini untuk mengangkat semua potensi unggulan ekonomi di kabupaten kota oleh pengusaha-pengusaha unggul, yakni pengusaha-pengusaha yang punya integritas, skill dan inovasi,” pungkas Tatan Pria Sudjana.

Kadisperkim Jawa Barat Dicky Saromi mewakili Gubernur Jabar dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Jabar menawarkan Formulasi Obligasi Daerah, “Rapimprov KADIN memiliki implikasi strategis dan penting bagi pembangunan Jawa Barat,” tegasnya.

“Tadi sudah disebutkan Rapimprov akan mengevaluasi satu tahun kegiatan yang telah dilaksanakan, dan bagaimana menyusun rencana kerja tahun mendatang,” ungkap Dicky Saromi, “Hal ini tentu kami tunggu, karena dalam upaya mencapai visi Jawa Barat Juara Lahir Batin, kata kuncinya yakni inovasi dan kolaborasi, hal ini akan tergantung pada peran dunia usaha yang ada dalam diri KADIN khususnya KADIN Jawa Barat,” tegasnya.

“Bagi Pemprov Jawa Barat investasi adalah kabar baik, tapi akan menjadi kabar buruk apabila investasi tidak memberikan multiplier effect yang positif, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ungkap Dicky Saromi.

“Dalam rangka kolaborasi ini, maka ada langkah yang kami coba, salah satunya yakni mencari alternatif biaya pembangunan, di antaranya upaya kita untuk segera menyusun formulasi tentang obligasi daerah yang nanti kita harapkan akan mampu membangun agenda-agenda strategis yang saat ini kita cita-citakan bersama,” kata Dicky Saromi.

“Obligasi daerah diharapkan menjadi agenda bahasan di Rapimprov KADIN Jabar, sehingga ketika nanti dihasilkan, ada beberapa rencana tindak, dan kami akan menyambut positif untuk sama-sama kita kolaborasikan,” pungkas Dicky Saromi.

Ketua KADIN Pusat Rosan Perkasa Roeslani dalam sambutannya mengingatkan dan menyoroti upaya meningkatkan SDM yang unggul, “SDM adalah hal penting yang harus kita utamakan, kita ketahui bersama, saat ini kita sedang mengalami perlambatan perekonomian dunia yang berdampa secara regional pada hampir seluruh negara termasuk Indonesia,” ungkapnya.

“Maka pengusaha unggul menjadi kuncinya, dan jika kita berbicara pengusaha unggul, maka kita berbicara Sumber Daya Manusia (SDM), dan human capital,” kata Rosan Perkasa Roeslani.

“Jumlah tenaga kerja kita total 133 juta orang, 40 persen pendidikannya Sekolah Dasar, bahkan jika kita lihat lebih dalam lagi dari data Tenaga Kerja Kemenaker, sebanyak 24 persen pernah duduk di SD namun tidak selesai,” ungkap Rosan Perkasa Roeslani.

“Kemudian 18 persen merupakan lulusan SLTP, dan hanya 12 hingga 13 persen berlatar belakang Universitas atau Diploma,” ungkap Rosan Perkasa Roeslani.

“Dengan struktur tenaga kerja seperti ini, bagaimana kita dapat menuju pertumbuhan nasional yang berkualitas, karena pertumbuhan Indonesia akan berkesinambungan dan berkelanjutan apabila manusianya tumbuh dan berkembang ebih baik,” tegas Rosan Perkasa Roeslani.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan dunia usaha apabila ingin mempunyai sumberdaya manusia yang meningkat,” kata Rosan Perkasa Roeslani, “Dan kita menyadari, tidak mungkin seluruh tenaga kerja kita masuk ke dalam universitas atau akademi, sehingga meningkatkan pendidikan vokasi menjadi hal yang sangat penting dan krusial dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kita,” pungkasnya. (BRH / ST)