Tokoh Sunda dan Budayawan Kumpul di Bandung Kecam Sunda Empire

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Puluhan Tokoh dan Budayawan Sunda dari berbagai pelosok Jawa Barat berkumpul dalam forum ‘Gempungan’ untuk mengecam dan menggugat Organisasi Sunda Empire, Selasa, (28/1/2020), di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) jalan Perintis Kemerdekaan Bandung.

Forum ‘Gempungan’ sendiri diprakarsai Ketua Umum Sundawani Wirabuana Robby Maulana Zulkarnaen, Sastrawan Sunda Godi Suwarna, Ketua Majelis Adat Sunda Ari Mulya Subagja, perwakilan Keraton Sumedang Larang Lucky Djohari Somawilaga, dan Sastrawan Sunda Taufik Faturohman.

Ketua Majelis Adat Sunda Ari Mulya Subagja di hadapan para awak Media mengatakan, setidaknya terdapat lima tuntutan dari para tokoh Sunda dan Budayawan terhadap munculnya fenomena Sunda Empire di Indonesia, “Keberadaan Sunda Empire sudah sangat meresahkan masyarakat, dan kami mengutuk keras atas sejumlah pernyataannya yang amat sangat melenceng dari tata aturan bernegara dan berbangsa di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Sedangkan Sastrawan Sunda Taufik Faturohman mengatakan, fenomena Sunda Empire telah mengacaukan sendi-sendi dan nilai luhur warga Sunda, “Masyarakat harus waspada atas kesemrawutan yang dilakukan Organisasi Sunda Empire,” ujarnya.

“Tujuan forum Gempungan ini adalah agar kita memiliki kesepahaman yang sama, intinya kita harus selalu bersatu dan menggunakan nalar secara sehat dan berimbang,” kata Taufik Faturohman.

Pantauan di lapangan, Forum Gempungan kali ini bernuansa khusus menyikapi kegalauan warga Sunda atas berseliwerannya info tentang sepak terjang Sunda Empire yang mengaku memiliki kehebatan dan kedigdayaan di jagat raya, pada akhirnya dibukalah semacam forum curah pendapat atau opini dari peserta forum.

Rata-rata peserta forum merasa keberatan karena seringnya pegiat media massa mengekspose statement yang mengejutkan khalayak ramai.

Salah satu peserta forum yang enggan disebut namanya mempertanyakan setelah Keraton Agung Sejagat di Purworejo terkuak, tiba-tiba ada klaim konyol Sunda Empire berdiri sejak 324 SM, dan membawa masa-masa kejayaan tokoh dunia Alexander The Great, bahkan salah satu yang mengaku petinggi Sunda Empire bernama Rangga tanpa pembuktian yang sah mengaku seluruh pemerintahan di seluruh dunia harus daftar ulang per 15 Agustus tahun 2020, dan membawa-bawa Organisasi PBB serta NATO di Eropa yang pada akhirnya opini ini menyesatkan dan mempermalukan Indonesia di mata dunia.

Sedangkan tokoh Sunda bernama Dadang Hermawan atau biasa disapa Mang Utun secara satir justru berterima kasih atas kemunculan Sunda Empire, “Bayangkan jika tidak ada Sunda Empire, para Tokoh Sunda tidak akan berkumpul dan bersatu di sini, puluhan warga Sunda dari berbagai latar belakang tumpah ruah di Gedung Indonesia Menggugat, maka saya berterima kasih kepada Sunda Empire yang telah mempersatukan kita kembali,” ujarnya yang langsung disambut tawa para peserta forum.

“Namun kita jangan diam saja, padahal Sunda Empire semakin ngaco dan mengobok-obok perasaan dan daya nalar kita, marilah kita bersikap mulai hari ini,” pungkas Mang Utun.

Budayawan Sunda Memet Harlan Hamdan menegaskan, Sunda Empire telah membuat kebohongan publik, “Seenaknya saja Sunda Empire mengatakan PBB dan NATO dibentuk di kota Bandung, hal ini sesat, dan amat kental dengan unsur pembodohan, segera hal ini harus dihentikan, ocehan busuk Sunda Empire sangat mengganggu ketentraman hidup masyarakat, saya mohon pihak berwajib segera menindak Sunda Empire, karena kemarahan warga sudah memuncak,” pungkasnya.

Berikut Lima Tuntutan Para Tokoh Sunda menyikapi munculnya Sunda Empire

  1. Selaku ahli waris budaya Sunda menolak keras berdirinya Sunda Empire yang membawa nama leluhur Sunda, sama sekali Sunda Empire ini tidak ada hubungannya dengan leluhur dan kerajaan Sunda sebelumnya.
  2. Selaku masyarakat Sunda menuntut agar Sunda Empire segera menghentikan kegiatan, karena telah membuat keresahan akibat pembohongan sejarah Sunda bagi masyarakat Jawa Barat.
  3. Seluruh masyarakat Sunda siap menjadi garda terdepan untuk menangkal munculnya kerajaan baru di Jawa Barat, yang tidak ada hubungannya sebagai ahli waris kerajaan, karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat.
  4. Mendukung penuh Polda Jabar menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan Sunda Empire sesuai aturan hukum yang berlaku di NKRI.
  5. Mendesak pada media elektronik, cetak, dan media sosial untuk tidak mengekspose atau memberitakan, serta membesar-besarkan berita tentang Sunda Empire, karena akan membuat masyarakat Sunda dan rakyat Indonesia menjadi resah.

(BRH / HS)

Comments are closed.