Pasca Putusan MK, Kemendagri Dengarkan Masukan Soal Pemilu Serentak

ARCOM.CO.ID ,Jakarta. Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menerima kunjungan sejumlah LSM, NGO dan Peneliti Pemilu guna mendengarkan aspirasi Pemilu Serentak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahtiar mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kemendagri harus menjadi organisasi yang terbuka dan responsif terhadap masukan publik, termasuk masukan dari kalangan masyarakat sipil.

“Untuk itu, Kemendagri posisinya mendengarkan seluruh masukan,” kata Bahtiar, “Kami akan lakukan exercise,” ujarnya.

“Sampai hari ini kami memang belum mengambil posisi, nanti kita lakukan dulu pendalaman tentang masukan kawan-kawan, sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian,” kata Bahtiar usai pertemuan dengan sejumlah LSM dan Peneliti Pemilu di Gedung F, Kemendagri Jakarta, Rabu, (4/3/2020).

Seperti diketahui, akhir Februari lalu, MK menolak permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan Pemilu Serentak hingga menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

MK berpendapat dan berpendirian, pemisahan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD 1945.

MK pun memberikan enam opsi pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, dari semua opsi itu, MK tetap membuka ruang semua pemilihan baik nasional maupun lokal dilakukan serentak.

Menyikapi hal ini, Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil meminta Pemerintah dan DPR untuk membahas sejumlah RUU terkait Pemilu tersebut secara bersamaan, di antaranya, UU Pilkada, UU Parpol, UU MD3, dan UU Pemda.

“Kita dorong untuk segala implikasi teknis dari setiap model pemilihan Pemilu serentak, sehingga ada cukup waktu bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih untuk sistem yang akan dipilih,” kata Fadli Ramadhani.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, putusan MK yang melahirkan 6 (opsi) keserentakan Pemilu perlu diimbangi dengan penguatan Parpol.

“Kami meminta Kemendagri mendorong perbaikan parpol, karena kita jangan sampai terjebak hanya memperbaiki demokrasi prosedural saja,” tegas Donal Fariz.

Di sisi lain, Ketua Konstitusi Demokrasi (KODE) Veri Junaidi mengusulkan untuk keserentakan dibagi menjadi keserentakan nasional dan daerah.

Untuk 2024, Veri Junaidi mengusulkan hanya untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, sedangkan untuk DPRD di gabung dalam pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

“Tapi juga yang menjadi catatan jangan sampai mengurangi ke-crowded-an proses penyelenggaraan pemilu seperti tahun 2019, tapi justru menimbulkan masalah di daerah, untuk itu desain di daerah diusulkan supaya pemilihan dibagi per region,” kata Veri.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari meminta agar Pemilu ke depan harus membuat nyaman bagi pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu itu sendiri.

“Pendekatan yang mau kita gunakan adalah bagaimana Pemilu itu bisa nyaman bagi peserta dan penyelenggara Pemilu,” kata Feri Amsari.

“Pilihan yang ditawarkan paling maksimal adalah Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” pungkas Feri Amsari.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Puskapol Universitas Indonesia, Litbang Media Kompas, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), YAPPIKA,.dan Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Selain itu hadir juga Exposit Strategic, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Transparancy International (TI) Indonesia, PARA Syndicate, Pusako, Kode Inisiatif, Perludem, ICW, serta Kabag Humas Puspen Kemendagri, serta tim Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. (BRH / RLS)