APKASI Temui Mendagri Terkait Omnibus Law Cipta Kerja

ARCOM.CO.ID ,Jakarta. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berkesempatan menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas beberapa persoalan, terutama terkait perekonomian di daerah, salah satunya dukungan terhadap Omnibus Law.

Pertemuan dilakukan di Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, (6/3/2020).

Usai melakukan pertemuan, Ketua Umum APKASI yang merupakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Pusat dalam menyusun sejumlah Omnibus Law untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

Pasalnya Omnibus Law yang sedang disiapkan pemerintah bisa menjadi daya ungkit bagi investasi di daerah yang tujuan akhirnya adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

“Saya selaku Ketua Umum APKASI bersama Pengurus, Sekjen, dan beberapa teman-teman, bertemu Mendagri terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi di daerah,” kata Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas saat diwawancara para awak Media.

“Mendagri merupakan Pembina dari kami para Bupati,” kata Abdullah Azwar Anas, “Kami ingin meminta Mendagri untuk menjembatani terkait dengan beberapa soal pengembangan ekonomi di daerah, menyangkut industrialisasi dan lain-lain,” ujarnya.

“Tetapi secara umum, prinsip Pemda ingin memberikan dukungan selama itu memberikan cipta lapangan kerja yang luas dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat, jauh lebih bagus atau lebih sejahtera,” kata Abdullah Azwar Anas.

Seperti diketahui, APKASI sangat bekepentingan dengan Omnibus Law yang saat ini sudah disiapkan Pemerintah yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, mengingat pengaturan dalam kedua RUU tersebut akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perekonomian di daerah.

“APKASI wajib tahu substansi dari Omnibus Law, dan Mendagri mengajak APKASI untuk melakukan pembahasan terkait dengan substansi dari Omnibus Law, karena pasalnya sangat banyak, dan pasal ini tidak bisa kita baca dan kita pahami sendiri,” ungkap Abdullah Azwar Anas, “Oleh karena itu perlu bersama-sama termasuk nanti bersama Mendagri dan Menko,” ujarnya.

Secara prinsip, APKASI dalam posisi mendukung visi memajukan Indonesia yang terus digerakkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya RUU Cipta Kerja, pemerintah mencoba mendorong penyederhanaan perizinan, investasi, perlindungan usaha, serta kemudahan usaha dan ketenagakerjaan.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten se-Indonesia satu visi dalam upaya menciptakan lapangan kerja melalui akselerasi investasi dengan penyederhanaan-penyederhanaan yang diatur dalam RUU tersebut.

Meski demikian, APKASI akan tetap melakukan pendalaman terhadap RUU tersebut.

“Kita belum sampai ke subtansi pasal per pasal, akan kita bahas bersama dengan dijembatani oleh Mendagri dengan Pak Menko, nanti akan dilakukan pendalaman,” pungkas Abdullah Azwar Anas.

Selain dihadiri Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas, pertemuan dihadiri Wakil Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Sekjen APKASI yang juga Bupati Lombok UtarabNajmul Akhyar, Bendahara APKASI yang juga Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APKASI yang juga Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Sementara dalam pertemuan, Mendagri didampingi oleh Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto, dan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otda Andi Bataralifu. (BRH / RLS)