Peningkatan PAD Sukseskan Program Prioritas Nasional

ARCOM.CO.ID ,Semarang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu langkah untuk mensukseskan Program Prioritas Nasional.

Hal itu dikatakan Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Regional I di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, (5/3/2020).

“Memasuki tahun 2020 seiring dengan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin, dalam pelaksanaan khususnya RPJMN telah ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020,” kata Hadi Prabowo dalam sambutannya.

“Tentunya kita upayakan peningkatan kualitas SDM, kualitas SDM dalam ketentuan pembahasan rapat ini adalah upaya bagaimana kita menyikapi permasalahan ke depan yang semakin kompleks, terutama kaitannya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” kata Hadi Prabowo.

Seperti diketahui, PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang, “Namun penerimaan PAD di beberapa daerah belum optimal karena beberapa faktor,” ungkap Hadi Prabowo.

“Karena PAD menurut evaluasi dari Ditjen Keuda memang belum optimal, artinya belum maksimal terhadap potensi yang dimiliki, karena apa, baik itu kaitannya pajak dan retribusi daerah ini masih ditemui adanya beberapa kendala,” kata Hadi Prabowo.

“Pertama tentunya kaitannya sarana prasarana yang belum lengkap, antara lain di dalam peningkatan inovasi-inovasi yang harusnya kita masuk dilakukan didasarkan atas teknologi informasi,” kata Hadi Prabowo.

“Kedua, memang pendataan survei dan pengawasan terhadap pemungutan daerah belum optimal,” ungkap Hadi Prabowo.

“Ketiga realisasi pendapatan daerah baik itu perencanaan maupun di dalam capaiannya belum didasarkan atas potensi yang konkret dan real,” ungkap Hadi Prabowo.

“Kemudian upaya intensifikasi belum maksimal, belum tegasnya beberapa daerah dalam penerapan sanksi terhadap keterlambatan baik pembayaran maupun pelaporan, dan yang lebih khusus konsolidasi yang sangat intens antara Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan Pemerintah Provinsi, tentunya Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Keuda Kemendagri,” kata Hadi Prabowo.

Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Regional I di Semarang sendiri diharapkan menjadi forum untuk dapat mengkomunikasikan berbagai hambatan dan solusi untuk meningkatkan setiap PAD di daerah masing-masing.

“Tentunya dalam forum ini diupayakan terkait dengan kelemahan dan hambatan yang dilakukan oleh daerah, dan tentunya pusat bisa memberikan solusi-solusi penyelesaiannya, terutama yang lebih khusus adalah inovasi suatu sistem di dalam upaya kita mendapatkan data yang lebih akurat,” kata Hadi Prabowo.

PAD yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, dan daerah diharapkan mampu berinovasi untuk dapat meningkatkan PAD nya.

“Kalau kaitannya dengan pendapatan daerah penting sekali bagi pemegang amanah tugas pokok dan fungsi di dalam perencanaan juga penganggaran,” kata Hadi Prabowo.

“Kaitannya pendapatan daerah ini hendaknya betul-betul bisa melihat terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah, kalau potensinya bisa memberikan hasil, tentunya tinggal dianggarkan dari sisi pembelanjaannya atau dari infrastrukturnya,” kata Hadi Prabowo.

Hadi Prabowo menekankan, hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain ditujukan bukan untuk memberatkan masyarakat namun justru untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalau manfaat pajak dan retribusi tujuannya bukan memberatkan masyarakat, namun di dalam kapasitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kontra prestasi ini juga betul-betul dilakukan, dan dibuktikan, agar masyarakat baik itu wajib pajak atau wajib retribusi menerima timbal baliknya, sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” pungkas Hadi Prabowo. (BRH / RLS)