Mendagri Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan

ARCOM.CO.ID ,Jakarta. (16/3/2020). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pelayanan publik tetap dilakukan dan berjalan sebagaimana mestinya di tengah pandemi Virus Korona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Mendagri saat Konferensi Pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin, (16/3/2020).

“Sudah ada kebijakan dari Kemenpan RB, dan juga Presiden sudah menyampaikan yaitu ASN dapat melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, kebijakan ini juga berlaku untuk ASN di tingkat daerah,” kata Mendagri.

Namun seperti apa pelaksanaannya di tiap-tiap daerah ini, diserahkan kepada kreativitas dan inovasi daerah, ini tidak berarti bahwa kegiatan ini berarti libur, tidak bekerja, tapi menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam rangka mendukung kebijakan social distancing atau menjaga jarak agar tidak terjadi kontak fisik yang menjadi salah satu penyebab penularan,” kata Mendagri.

“Namun yang paling utama layanan publik harus tetap berjalan, baik layanan publik sehari-hari, misalnya masalah Dukcapil, masalah dokumen kependudukan, maupun bidang yang lain,” kata Mendagri.

“Juga yang paling penting tetap menyiapkan logistik yang cukup untuk warga di daerahnya masing-masing,” ujar Mendagri.

Berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah, Kemendagri bersama kementerian terkait melakukan kebijakan yang berkenaan dengan APBD Tahun 2020, di antaranya peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan.

“Saya selaku Mendagri bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari minggu lalu sudah mengeluarkan dua peraturan yang berkaitan dengan revisi APBD, yaitu peraturan Kemenkeu atau PMK Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, yang intinya adalah daerah dapat melaksanakan revisi, relokasi APBD dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan, baik dalam rangka peningkatan kapasitas Rumah Sakit sesuai dengan standar, dalam rangka menangani Virus Covid-19 dan pencegahannya,” kata Mendagri.

Tidak kalah penting, Pemda juga diminta untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Korona, di samping memberikan bantuan berupa kebijakan bagi pengusaha mikro dan UMKM.

“Untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang rentan dan masyarakat yang belum mampu, diberikan bantuan selain dari Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan melalui bantuan sosial, dan lain-lain,” ujar Mendagri.

“Kemudian membantu dunia usaha agar ekonomi kita tetap bergerak, tetap berjalan, terutama kepada pengusaha UMKM,” kata Mendagri, Dengan pengusaha mikro ini agar dibantu, baik dalam kebijakan maupun dalam bentuk bantuan lainnya, sehingga usahanya tetap bisa berjalan dan tetap bisa menggerakkan roda ekonomi,” ujar Mendagri.

Mendagri juga meminta Pemda untuk mengurangi kegiatan yang kurang penting seperti kegiatan seremonial, meeting-meeting yang kurang mendesak, termasuk melarang sementara melakukan dinas luar negeri bagi pejabat daerah.

“Kurangi kegiatan yang tidak urgent, seperti kegiatan seremonial, meeting yang tidak perlu, bahkan perjalanan dinas yang tidak perlu, saya sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk kegiatan kunjungan ke Luar Negeri sedapat mungkin untuk ditunda, karena kasus virus corona sudah menjadi pandemi, artinya sudah mengglobal,” pungkas Mendagri.

Sebelumnya Mendagri juga telah mengirimkan pesan radiogram terkait kebijakan agar pejabat daerah menunda perjalanan ke keluar negeri.

Radiogram yang ditunjukan untuk Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD seluruh Indonesia itu dikeluarkan Jumat 13 Maret 2020 berdasarkan keputusan WHO yang telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. (BRH / RLS)