Talkshow dan Sosialisasi Peraturan IMEI digelar di Kota Bandung

Wabah Virus Corona di Indonesia Tak Hambat Pemberlakuan Validasi IMEI

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Dalam situasi mewabahnya corona virus atau COVID-19 di Indonesia tidak membuat pemerintah memundurkan rencana pemberlakukan peraturan International Mobile Equipment Identification (IMEI) yang sudah dtetapkan.

Hal ini dilakukan sebagai jawaban atas desakan kalangan industri agar aturan validasi ini tidak ditunda.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu Suryanto saat Mini Talskshow dan Sosialisasi Peraturan IMEI, Sabtu, (21/3/2020), di Cafe Ngopi Doeloe jalan Purnawarman Bandung.

“Sejauh ini belum ada arahan penundaan pelaksaaan validasi IMEI,” kata Janu Suryanto di awal paparannya.

“Pelaksaaan validasi IMEI tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yakni 18 April 2020,” tegas Janu Suryanto.

Hal ini sekaligus menjawab rumor tentang adanya wacana penundaan kebijakan validasi IMEI karena mewabahnya Virus Covid-19.

“Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada penundaan waktu, jika kami tunda, maka akan berakibat sangat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen,” kata Janu Suryanto.

Lebih lanjut Janu Suryanto mengatakan, penerapan kebijakan validasi IMEI mendatang tidak terbatas pada ponsel, namun pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler.

“Kewajiban tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan wifi, karena perangkat demikian tidak memiliki IMEI,” ungkap Janu Suryanto.

Janu Suryanto menambahkan, yang masuk lingkup validasi IMEI hanyalah HKT, handphone pintar, komputer genggam dan tablet.

“Perangkat HKT yang sebelum tanggal 18 April 2020 sudah pernah digunakan walaupun itu barang BM atau Black Market atau selundupan, tetap dapat digunakan, karena peraturan ini tidak berlaku surut,” ungkap Janu Suryanto.

Seperti diketahui, dimulainya penerapan kebijakan validasi IMEI oleh pemerintah pada 18 April 2020 mendatang tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler.

Kewajiban tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan wifi, karena perangkat demikian tidak memiliki IMEI.

HKT yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin Equipment Identity Register (EIR) yang dioperasikan operator dan terhubung kepada Central Equipment Identity Register (CEIR) di Kementerian Perindustrian.

Begitu diaktifkan tetapi IMEI-nya tidak terdaftar, operator langsung memblokirnya, karena skema yang digunakan adalah skema White List yang lebih memberi kepastian kepada pelanggan seluler.

“Karena itu pembeli ponsel pintar, komputer atau tablet sebaiknya mengecek nomor IMEInya sebelum mengaktifkannya, yang kalau tidak bisa On berarti ponselnya BM,” kata Janu Suryanto.

Selain Indonesia, yang menggunakan skema White List adalah Pemerintah India, Australia, Mesir dan Turki.

Lainnya menggunakan skema Black List yang lebih ditujukan untuk memblokir ponsel yang dicuri.

Penerapan skema Black List di Indonesia perlu waktu agak panjang untuk mengetahui ponsel pengguna BM atau resmi.

Sedangkan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Danny Buldansyah mengatakan, para operator sudah sepakat membeli perangkat EIR untuk dipasang di sistem jaringan masing-masing.

Di bawah naungan asosiasi tersebut, operator sudah patungan membeli CEIR melalui sistem tender yang nantinya akan dihibahkan ke Kemenperin untuk disandingkan dengan SIBINA.

“Saat ini sudah melewati masa tender, dan akan selesai pada 24 Maret 2020, dan yang menjadi lead adalah Telkomsel,” ungkap Danny Buldansyah.

“Rencananya semua itu akan selesai pada 11 April 2020, sehingga masih ada waktu untuk uji coba lagi agar semuanya bisa berjalan lancar pada saat aturan IMEI diberlakukan, dan jangan sampai ada pelanggan yang dirugikan,” ungkap Danny Buldansyah.

Danny Buldansyah menambahkan, operator saat ini masih menunggu Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Dirjen (Perdirjen) agar lebih jelas pada saat pelaksanaannya nanti.

Sebagai catatan, CEIR atau Sibina (Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional) hanya bisa dibaca, namun tidak bisa dicopy, karena dikirimkan secara teracak, dan ter-encryption, sehingga operator pun tidak dapat merekamnya.

Hal ini untuk menghindari hacker dengan menggunakan mesin CID (counterfight illegal device), dan tidak bisa diakses dari luar negeri.

Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula berharap, aturan validasi IMEI dapat berjalan mulus dan tidak membuat konsumen atau masyarakat Indonesia takut membeli smartphone baru.

“Kami berharap anggota kami tetap dapat berjualan dan berbisnis dengan baik,” kata Hasan Aula.

Hasan Aula menambahkan, aturan validasi IMEI dapat terus berjalan dan diberlakukan pada tanggal 18 April mendatang dan tidak ada penundaan.

“Apalagi saat ini, berdasarkan pengamatan dari APSI, masyarakat sudah mulai perhatian dengan adanya aturan IMEI ini,” ungkap Hasan Aula.

“Masyarakat sudah mulai mencari smartphone dari pedagang resmi, dan tidak lagi mencari barang BM, namun APSI berharap pemerintah secara terus menerus mensosialisasikannya, sehingga masyarakat luas mengetahuinya,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, masalah kebijakan ini harus memprioritaskan aspek perlindungan pada konsumen, bukan semata masalah kerugian negara akibat telepon seluler ilegal.

“Sebab aspek perlindungan konsumen pengguna telepon seluler jauh lebih penting daripada kerugian negara,” kata Tulus Abadi.

Pemerintah RI sendiri mengklaim telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar, dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp.2 triliun per tahun.

Tulus Abadi menambahkan, YLKI menghimbau konsumen saat membeli ponsel baru untuk memastikan ponsel tersebut adalah legal.

“Ciri utama ponsel legal atau bukan BM adalah pada aspek jaminan yang diberikan, jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal atau BM, sebab secara regulasi jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja,” kata Tulus Abadi.

Seperti diketahui Turis yang membawa ponsel pintar bisa lolos ke Indonesia sepanjang mereka menggunakan kartu SIM bawaan mereka, tetapi begitu mereka memasukkan kartu SIM Indonesia, ponselnya akan langsung diblokir.

WNI yang tinggal di luar negeri (diaspora), sepanjang pernah digunakan di Tanah Air sebelum tanggal itu, ponselnya tetap dapat digunakan.

Namun ketika diaspora tadi menggunakan ponsel pintar baru yang dibeli di luar negeri walaupun menggunakan kartu SIM Indonesia, maka ponselnya juga tidak dapat digunakan walaupun tetap bisa mengakses wifi.

Turis bisa mengaktifkan ponsel barunya dengan SIM Indonesia asal harga ponselnya di bawah 500 dollar AS.

Di atas harga itu mereka harus membayar kewajiban di gerai Bea dan Cukai yang ada di terminal-terminal internasional.

Kebijakan validasi IMEI diterapkan karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu Suryanto berpotensi merugikan negara antara Rp.2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun langsung atau tidak langsung.

Validasi IMEI akan menghilangkan ponsel BM dan Industri ponsel dalam negeri akan tumbuh.

Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel lokal terjadi sejak tiga tahun terakhir telah melumpuhkan industri.

“Kebijakan ini akan menghidupkan kembali 21 merek ponsel yang ada di Indonesia,” kata Janu Suryanto.

Janu Suryanto mengatakan, pihaknya sudah siap dengan SDM yang terlatih yang bertugas 24 jam sehari untuk menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait masalah validasi IMEI.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenperin pun telah mempersiapkan penambahan sarana dan prasarana serta akan beroperasi penuh selama 24 jam.

Untuk fasilitas layanan/pengaduan akan disediakan SDM, Hotline, SMS, Whatsapp dan Chatbot.

Saat ini baru tersedia call center dengan nomor 021-52665029.

“Tapi nanti pada 18 April 2020 saya berharap sudah siap semuanya,” pungkas Janu Suryanto. (BRH)