Ketua KPK: Pemangkasan Anggaran Tidak Buat KPK Jadi Lemah

ARCOM.CO.ID ,Jakarta, (13/4/2020). Terkait pemangkasan anggaran yang telah diputuskan oleh Pemerintah kepada sejumlah lembaga termasuk KPK sebesar 63 miliar rupiah, hal ini tidak membuat tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi serta memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia menjadi berkurang.

Seperti diketahui, pemangkasan anggaran dilakukan untuk realokasi penanganan COVID-19, “Hal ini menjadi prioritas utama pemerintah bahwasanya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi atau salus populi spurema lex esto,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Senin, (13/4/2020), di Jakarta.

Lebih lanjut Firli Bahuri mengatakan, hal tersebut telah disampaikan dirinya saat mengikuti rapat penanganan COVID-19 bersama Mendagri, Ketua BPK, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP melalui Video Conference yang dihadiri para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia Rabu pagi, (8/4/2020).

Firli Bahuri mengungkapkan, dalam rapat tersebut, dirinya selaku Ketua KPK menyampaikan prinsip dasar pelaksanaan tugas, sebagaimana alinea ke 4 pembukaan UUD RI Tahun 1945, yakni Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia.

“Karena sesungguhnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi sebagaimana dikatakan oleh filsof cicero dengan kata-katanya yang sangat terkenal yaitu salus populi suprema lex esto,” kata Firli Bahuri.

“Hak ini juga dikenal dalam doktrin penegak hormati HAM yaitu saving human life is the first priority and our goal,” ujar Firli Bahuri.

“KPK juga telah memberikan penegasan bahwa Pimpinan Daerah serta kepala daerah tidak boleh ada rasa ketakutan yang berlebihan sehingga tidak berani melakukan penananganan COVID-19,” kata Firli Bahuri.

“Saat rapat saya menjelaskan rambu-rambu agar tidak terjadi korupsi sebagaimana surat edaran KPK dengan SE No.08 tanggal 2 April 2020,” ungkap Firli Bahuri.

“Kepada para Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, serta Pejabat Pembuat Komitmen untuk tidak melakukan korupsi, karena ancaman hukuman pidananya adalah pidana mati,” tegas Firli Bahuri.

“Terkait pemotongan anggaran, sesuai laporan Sekjen KPK, kita mengusulkan pemangkasan anggaran dari belanja modal berupa rencana pembangunan gedung fungsional rubbasan KPK yang rencana anggarannya sebesar 50 miliar rupiah,” ungkap Firli Bahuri.

“Maka walaupun anggaran KPK dipangkas, KPK tetap bekerja, karena hak keuangan pegawai tidak mengalami pemotongan,” pungkas Firli Bahuri. (BRH / RLS)