KPPU Sapa Jurnalis Bandung Bahas Hambatan UKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui KPPU Kanwil III menyapa Jurnalis Bandung dan Jakarta secara daring melalui aplikasi Zoom dalam kegiatan Forum Jurnalis (Forjur) KPPU, Sabtu, (12/9/2020).

Hadir sebagai pembicara di acara Forum Jurnalis KPPU, Komisioner KPPU Guntur Saragih, Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad, dan Kepala Kantor Wilayah III KPPU di Bandung Aru Armando.

Kegiatan Forum Jurnalis (Forjur) KPPU kali ini membahas berbagai permasalahan, di antaranya temuan KPPU dalam pengadaan barang pemerintah melalui katalog elektonik.

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan, KPPU akan terus mendorong terciptanya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik atau e-Katalog.

Guntur Saragih menambahkan, berdasarkan kajian KPPU terhadap e-Katalog terkait partisipasi pelaku usaha dalam hal keikutsertaan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog, ternyata perlu dilakukan perbaikan demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). 

“Kajian tersebut telah disampaikan KPPU kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP melalui dua surat saran pertimbangan yang disampaikan pada 19 Maret 2020 dan 24 Juli 2020,” kata Guntur Saragih.

“Saran KPPU kepada LKPP yakni KPPU menekankan peningkatan partisipasi dan keterlibatan pelaku UKM dalam pengadaan barang atau jasa,” ungkap Guntur Saragih.

“KPPU menyarankan LKPP agar dapat mendorong dan mempermudah pelaku UKM produsen atau rantai terdekat prinsipal produsen masuk ke dalam katalog elektronik nasional untuk produk tertentu dengan basis pengadaan di tiap daerah,” tegas Guntur Saragih.

“KPPU juga mendorong pemerintah daerah dengan persetujuan LKPP untuk menerbitkan katalog elektonik lokal yang mengutamakan pelaku UKM di daerah sebagai penyedia,” kata Guntur Saragih.

“KPPU juga mendorong pemerintah daerah agar menerbitkan daftar barang atau jasa yang pengadaannya wajib menggunakan katalog elektronik,” ujar Guntur Saragih.

“Pemerintah Daerah nantinya dapat menggunakan metode pengadaan lain seperti lelang, tender atau penunjukan langsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun pesertanya diprioritaskan pelaku UKM daerah,” kata Guntur Saragih.

Lebih lanjut Guntur Saragih mengatakan, KPPU mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pengadaan dengan model tersendiri di setiap daerah sesuai karakteristik pelaku UKM, “Namun sistem tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Guntur Saragih menambahkan, LKPP dapat memperbaiki ketentuan salah satu persyaratan penyedia e-Katalog yang mengharuskan harga barang atau jasa yang ditawarkan e-katalog adalah haga yang lebih rendah atau sama dengan harga non Pemerintah menjadi harga yang kompetitif.

“Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan konsumen non Pemerintah mendapatkan harga yang lebih baik, serta menghilangkan hambatan pricing strategy bagi penyedia barang atau jasa yang tidak hanya memperhatikan aspek biaya dalam menentukan harga penawaran,” kata Guntur Saragih.

“Saran KPPU yang kedua kepada LKPP yakni memfokuskan pada temuan terkait proses pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UKM untuk dapat masuk sistem tersebut,” kata Guntur Saragih.

“Hal ini sebagaimana diatur oleh Pasal 13 huruf f Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik,” ungkap Guntur Saragih.

“Pasal tersebut mengatur salah satu persyaratan penyedia katalog elektronik bahwa jika penyedia berbentuk badan usaha perorangan, maka penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal produsen,” ungkap Guntur Saragih, “Artinya hanya produsen prinsipal dan distributor utama yang dapat masuk sebagai penyedia barang atau jasa dalam sistem tersebut,” ujarnya.

“Klausul tersebut menghambat akses bagi pelaku UKM terutama di daerah untuk menjadi penyedia dalam sistem katalog elektronik nasional dan daerah,” ungkap Guntur Saragih.

“Dalam perspektif persaingan usaha, persyaratan tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha lain dan pelaku UKM yang tersebar di berbagai daerah untuk masuk ke pasar,” tegas Guntur Saragih.

“Maka KPPU menilai pengaturan dalam pasal 13 huruf f perlu ditinjau ulang agar dapat lebih memberikan kesempatan kepada pelaku UKM di berbagai daerah,” pungkas Guntur Saragih.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah III KPPU di Bandung Aru Armando dalam kegiatan Forum Jurnalis menjelaskan kinerja Kantor Wilayah III KPPU hingga saat ini, “Kami saat ini tengah menangani dua kasus,” ujarnya. (BRH)