Yudi Nurul Ihsan: Saatnya Membangun Industri Perikanan yang Tangguh

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., menegaskan, sudah saatnya Indonesia membangun industri perikanan yang tangguh.

Hal ini ditegaskan Yudi Nurul Ihsan di acara Bincang-Bincang dengan para Jurnalis, Selasa, (1/12/2020), di Gedung UTC Unpad jalan Ir. H Juanda No.4 Bandung.

“Sektor perikanan merupakan kunci pemulihan ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid-19,” kata Yudi Nurul Ihsan, “Dikarenakan Indonesia merupakan Negara Maritim terluas di dunia dengan potensi perikanan dan kelautan terbesar di dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut Yudi Nurul Ihsan mengatakan, potensi maritim Indonesia sangat beragam dan kekayaan maritim Indonesia sangat melimpah ruah.

Terkait ekspor benih lobster dan boleh tidaknya nelayan menangkan benih lobster, Yudi Nurul Ihsan menjelaskan, dari sisi kebijakan, sebenarnya usaha nelayan menangkap benih lobster tidak salah.

“Peraturan Menteri No.12 Tahun 2020 di zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya adalah kebijakan yang progresif,” ungkap Yudi Nurul Ihsan.

“Seperti diketahui, di zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ada peraturan Menteri yang melarang penangkapan benur lobster, kemudian ketika di era Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo keluar Peraturan Menteri yang memperbolehkan Nelayan menangkap benur lobster dikarenakan masih banyak Nelayan yang menggantungkan hidupnya menangkap lobster,” ungkap Yudi Nurul Ihsan.

“Apabila Pemerintah mengatur dengan aturan yang baik dan menerapkan sistem kuota penangkapan benur lobster, maka penangkapan benur lobster tidak akan mengganggu ekologi,” ungkap Yudi Nurul Ihsan, “Secara umum jumlah benur Lobster di Indonesia sekitar 4 Miliar benur per tahun,” ujarnya.

“Apabila Pemerintah membuat peraturan yang memperbolehkan menangkap benur Lobster, maka sekitar 25 hingga 50 persen belum mengganggu populasi Lobster di alam, dan seandainya benur Lobster tidak diambil Nelayan maka Nelayan lebih rugi, karena benur Lobster akan mati dimakan ikan dan predator lannya atau mati secara alami,” ungkap Yudi Nurul Ihsan.

“Maka idealnya benur Lobster kita tangkap saja dari alam dengan pengaturan kuota, kemudian kita budidayakan di dalam negeri, baru setelah mencapai ukuran konsumsi baru diekspor,” tegas Yudi Nurul Ihsan.

Lebih lanjut Yudi Nurul Ihsan mengungkapkan, selama lima tahun terakhir Nelayan tidak diperbolehkan menangkap benur, maka masalah yang terjadi yakni studi atau upaya untuk melakukan budidaya Lobster tidak ada, sehingga ketika benur Lobster boleh ditangkap nelayan, mereka tidak siap untuk membudidayakannya, padahal nelayan perlu mendapat nilai ekonomi dari benur Lobster.

“Maka dari segi kebijakan tidak ada masalah penangkapan benur Lobster bahkan harus diapresiasi, karena Nelayan mendapat keuntungan dari sumber daya alam yang kita miliki,” ungkap Yudi Nurul Ihsan.

“Kesalahan di zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sehingga ditangkap KPK dikarenakan ada upaya monopoli, kemudian ada suap menyuap terkait ekspor benur Lobster, dikarenakan nilai ekonominya begitu besar, namun hal tersebut di luar konteks kebijakan dan sudah masuk ke ranah individu,” tegas Yudi Nurul Ihsan.

Terkait sektor perikanan merupakan kunci pemulihan ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid-19, Yudi Nurul Ihsan menegaskan, perikanan merupakan kunci pemulihan ekonomi Indonesia khususnya perikanan tangkap, “Perikanan tangkap yakni hari ini Nelayan pergi ke laut, hari itu juga Nelayan mendapat ikan, hari ini Nelayan menjual ikan, hari itu pula Nelayan mendapatkan nilai ekonomi,” ungkapnya.

“Maka untuk pemulihan ekonomi yang cepat, kita harus dorong industri perikanan tangkap segera mungkin, artinya pelabuhan di Indonesia harus dilengkapi sarana yang baik, lalu dikelola dengan sistem intiplasma, jadi kita dorong Nelayan kecil untuk menangkap ikan, kemudian ada industri besar yang siap menampung hasil tangakapan nelayan kecil,” tegas Yudi Nurul Ihsan, “Ini adalah pendekatan model ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan, karena 70 persen Nelayan di Indonesia merupakan nelayan kecil,” ungkapnya.

“Apabila infrastruktur kurang, maka begitu tangkapan ikan banyak akan mubazir, dikarenakan ikan adalah produk yang mudah busuk,” ungkap Yudi Nurul Ihsan, “Maka lumbung ikan nasional terutama di di Indonesia Bagian Timur perlu dioptimalkan mulai dari armada pengangkut ikannya, dan ini bisa mendukung program Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

“Bicara perikanan tidak hanya Lobster saja, tetapi bagaimana kita membangun industri dari hulu ke hilir, baik itu perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, dan hilirnya adalah membangun industri pengolahan perikanan, karena kecenderungan ke depan adalah produk siap saji atau Frozen Food,” tegas Yudi Nurul Ihsan.

Di akhir paparannya Yudi Nurul Ihsan menegaskan, Pemerintah harus sudah mulai menyiapkan program-program yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dari sektor perikanan dengan cepat, menyiapkan program yang berdasarkan pada distribusi kesejahteraan yang merata, dan menyiapkan program yang bisa menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

“Apabila program-program itu dilaksanakan, maka akan terjadi percepatan pemulihan ekonomi, distribusi hasil ekonomi secara adil dan merata, dan keberlanjutan, dan dipastikan industri perikanan di Indonesia akan maju,” pungkas Yudi Nurul Ihsan. (BRH)