HM Farhan Soroti Rencana Pendidikan Tatap Muka di Indonesia

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Anggota MPR RI Muhammad Farhan (HM Farhan) yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) berkesempatan menyelenggarakan Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Nilai-Nilai 4 Pilar bertajuk, “Empat Pilar Kebangsaan Dasar Kebangkitan Bangsa di Era Digital”, Minggu, (30/5/2021), di Warung WKK Food Factory jalan Terusan Pasirkoja No.86 Bandung.

HM Farhan saat Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Nilai-Nilai 4 Pilar secara tegas menyoroti rencana pendidikan tatap muka di Indonesia dan khususnya di kota Bandung.

HM Farhan saat ditemui awak Media mengatakan, dirinya datang ke kota Bandung dalam rangka menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Tugas saya saat ini adalah melakukan dua hal, yakni yang pertama, Sosialisasi Empat Pilar Konsensus Kebangsaan, yang kedua adalah melakukan dialog untuk menangkap aspirasi dari masyarakat kota Bandung,” ujar HM Farhan.

Lebih lanjut HM Farhan mengungkapkan, dialog saat Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Nilai-Nilai 4 Pilar sangat menarik, karena rata-rata peserta masih sangat gelisah soal perubahan dalam setahun terakhir ini akibat pandemi.

“Isunya terutama dari para orang tua adalah mengenai kapan kita akan membuka pendidikan tatap muka,” ujar HM Farhan.

“Karena bicara soal pendidikan, maka kita bicara soal sistem pendidikan nasional yang akan mempengaruhi kualitas generasi bangsa 20 tahun ke depan,” tegas HM Farhan.

“Jadi jangan semua pihak angkat tangan! Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus menunjukkan sebuah sikap yang ‘Hands On’ pada permasalahan pendidikan di daerah, terutama masalah pendidikan tatap muka,” tegas HM Farhan.

“Harus ada solusi dari Pemerintah Pusat, karena kalau ternyata memang lebih baik mengadakan Home Schooling, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus memperkuat konsep Home Schooling, karena hingga saat ini masalah Home Schooling belum diperkuat,” ungkap HM Farhan.

“Pemerintah juga harus mencari solusi tentang vaksin yang tidak dapat diberikan pada orang di bawah usia 30 tahun, karena kendala lainnya banyak, satu kalau tatap muka resiko untuk tertular tinggi, kedua resiko untuk pemberian vaksin tinggi, karena ini masalah nyawa, maka yang bukan berhubungan dengan masalah nyawa yang harus menyesuaikan,” tegas HM Farhan.

“Dapatkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga Menteri Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan hasil penelitian dan kajian: Dapatkah pendidikan, kecerdasan dan karakter bangsa dilakukan di rumah?” pungkas HM Farhan. (BRH)