Akhirnya SK Bupati Purwakarta Batal Demi Hukum

IMG_20140924_165730ARCOM.CO.ID ,Bandung. Setelah melalui persidangan selama lima bulan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, akhirnya SK (Surat Keputusan) Bupati Purwakarta No. 421.5/Kep-297-Disdikpora/2014 Tentang Larangan Menerima Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Tertentu di Kabupaten Purwakarta batal demi hukum.

Hal ini terungkap dalam Konferensi Pers Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, Rabu, (24/9/2014), di Sekretariat BMPS Jawa Barat jalan Hasan Saputra IV Bandung.

Turut hadir dalam Konferensi Pers, Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Barat Bambang Sutrisno, Perwakilan Kantor Hukum BMPS Jawa Barat Irwan S. Indrapraja, dan Kepala Sekolah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Purwakarta Uus.

“SK Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tentang Tentang Larangan Menerima Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Tertentu di Kabupaten Purwakarta arogan,” kata Ketua Umum BMPS Provinsi Jabar Bambang Sutrisno di awal paparannya.

“SK Bupati Purwakarta ini bukan hanya berdampak terhadap enam SMK di Kabupaten Purwakarta tetapi berdampak terhadap SMK-SMK lainnya,” tegas Bambang, ”

“Alasan Bupati Purwakarta menutup SMK tersebut dengan dalih SMK-SMK swasta tersebut sering melakukan tawuran,” ungkap Bambang, “Tawuran memang tidak baik, tetapi sebaiknya SMK swasta tersebut dibina, bukannya menutup lembaga tersebut,” tegasnya.

“SK tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan seorang kepala daerah kepada rakyatnya,” ujar Bambang, “Sudah selayaknya Bupati Purwakarta mentaati rambu-rambu yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan bahwa setelah Bupati Purwakarta menerbitkan SK tersebut, ternyata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta mendirikan beberapa SMK Negeri baru di Purwakarta, “Bupati Purwakarta menutup beberapa SMK swasta agar dapat membuka sekolah baru,” ungkap Bambang.

“Dalam kasus ini BMPS menurunkan tujuh orang tim pencari fakta, dikarenakan Bupati Purwakarta tidak tepat mengeluarkan SK tersebut,” ungkap Bambang, “Hal ini dilakukan karena negoisasi dengan Bupati Purwakarta sangat sulit,” ujarnya, “Akhirnya gugatan yang diajukan Biro Hukum Paguyuban Pasundan mewakili para Kepala SMK yang terkena SK dimenangkan oleh PTUN,” kata Bambang di akhir paparannya.

Kepala Sekolah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Purwakarta Uus mengungkapkan bahwa SK Bupati Purwakarta dampaknya luar biasa untuk anak kelas 2 dan 3 SMK swasta di Kabupaten Purwakarta, “Dampak buat Guru SMK diantaranya guru tersebut untuk ke depannya menjadi tidak jelas,” kata Uus, “Sebanyak 104 Guru dan Tata Usaha SMK di Kabupaten Purwakarta cemas, karena penutupan SMK Swasta berdampak pada hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

“Melalui BMPS kami berharap dapat menyuarakan hati nurani kami,” ujar Uus, “Kasus-kasus yang melibatkan Bupati Purwakarta selama ini sulit di ekspos, dikarenakan Bupati Purwakarta orang yang sangat ‘berani’,” kata Uus di akhir penjelasannya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan bahwa SK Bupati Purwakarta batal demi hukum dan telah melanggar asas proposionalitas dan asas persamaan, serta menghukum Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk mencabut keberadaan SK tersebut, serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.700.000. (Bagoes Rinthoadi)