Beberapa Desa Hilang Dari Kawasan Bandung Utara

20160206_134047

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Ketua Pansus I DPRD Jawa Barat Tia Fitriani mengungkapkan, ada beberapa wilayah desa yang hilang dari Kawasan Bandung Utara (KBU) akibat saat penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 alat ukur yang digunakan untuk kota skala perbandingannya 1 : 25.000, sedangkan untuk kabupaten perbandingannya 1 : 10.000 (garis maya 750 dpl).

Hal ini diungkapkan dalam Diskusi Tata Ruang bertajuk, “Ngariung Ngabandungan Bandung”, Sabtu, (6/2/2016), di Docart 9 Cafe jalan Dago Pakar Timur Bandung.

“Saat penyusunan Perda nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, tidak dibuatkan kawasan strategis provinsi dan bagaimana membuat jera para pelanggar,” kata Tia.

Lebih lanjut Tia mengatakan, saat penyusunan Perda tersebut tidak ada sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), “Masalah lainnya adalah bagaimana menghadapi bangunan kumuh sebelum perda tersebut hadir,” ujarnya.

“Pansus ingin melahirkan Perda yang implementatif dan menjawab permasalahan di Kawasan Bandung Utara,” tegas Tia, “Rencana Tata Ruang Wilayah harus disinkronkan dengan kabupaten/kota dan kepala daerah di Kawasan Bandung Utara,” ujarnya.

“Kami tidak ingin main-main membahas hal ini, karena Raperda Kawasan Bandung Utara sangat penting,” kata Tia, “Oleh karena itu kami minta waktu tambahan hingga 29 Februari 2016 untuk mematangkan raperda usulan,” ujarnya.

“Pansus I DPRD Jabar berharap Pemda memahami karakteristik, penerapan dan materi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) di Kawasan Bandung Utara,” ujar Tia, “Perda harus berkeadilan dan memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya. (Bagoes Rinthoadi)