Kasus Lurah Braga Di PTUN-kan Memasuki Sidang Keempat

20170503_121005

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kasus Lurah Braga Kecamatan Sumur Bandung Yunika Wihastini yang digugat Adhi Gantara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, terkait SK Pengangkatan Ketua RW 06 terpilih Lili Barli telah memasuki sidang keempat, kasus ini sendiri merupakan yang pertama di kota Bandung, bahkan di Indonesia.

Sidang keempat yang berlangsung, Rabu, (3/5/2017), di Gedung PTUN Bandung jalan Diponegoro, dipimpin oleh Hakim Indah Tri Haryanti, SH, M.Hum.

Lurah Braga Yunika Wihastini seusai sidang mengatakan pada awak media, dirinya selaku tergugat merasa kurang jelas atas kasus yang menimpanya, “Saya beranggapan SK pengangkatan Ketua RW 06 sudah sesuai prosedur, sesuai Perwal 246 Tahun 2012 dan sesuai Perda,” ujarnya.

“Kami belum tahu dimana kesalahannya, tapi tetap saja kami merasa benar, karena pemilihan Ketua RW 06 sudah melalui proses musyawarah di tingkat RW, dan pihak yang menggugat sudah menandatangani dan menyatakan tidak perlu ada pemilihan ulang,” tegas Yunika, “Maka saya melangkah untuk melakukan pelantikan Ketua RW 06, dan Ketua RW yang telah dilantik sudah bisa menjalankan tugas dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Yunika mengungkapkan, masyarakat RW 06 Kelurahan Braga tidak ada yang komplain, serta menerima hasil keputusan dari musyawarah masyarakat, “Karena pemilihan Ketua RW itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dan kita tidak bisa menekan lebih jauh hasil dari musyawarah masyarakat,” tegasnya.

Yunika mengungkapkan, kasus yang dihadapinya adalah tentang digugatnya SK Pelantikan Ketua RW 06, “Pemilihan Ketua RW itu berproses, kami tidak tahu kesalahannya kita ada di mana,” ujarnya, “Lurah itu tidak bisa terlalu mendalam mempengaruhi masyarakat,” pungkas Yunika.

Saat Konferensi Pers di Rumah Makan Riung Panyileukan jalan Cibeunying Selatan Bandung, Dicky Ahmad SD, SH., selaku kuasa hukum Adhi Gantara (penggugat) menjelaskan kronologis asal muasal gugatan terhadap SK pengangkatan Ketua RW 06 Kelurahan Braga, “Perlu saya tegaskan, memang saat saya mendaftarkan perkara ini, banyak orang yang mempertanyakan, karena menganggap hal ini tidak lumrah,” ungkap Dicky.

“Tapi bagi kami, hal ini bukanlah hal yang sepele, karena merupakan bentuk kepedulian kami terhadap Peraturan dan Perwal yang sudah dibuat dengan uang rakyat,” tegas Dicky.

Lebih lanjut Dicky mengatakan, masa berakhirnya kepengurusan RW 06 Kelurahan Braga itu September 2016, “Pada masa berakhir kepengurusan, pengurus lama tidak segera melakukan penetapan panitia pemilihan Ketua RW 06, dan pengurus RW 06 lama tidak melakukan pelaporan kepada Kelurahan selaku pembina RW, padahal hal tersebut diwajibkan,” tegasnya.

“SDM di kelurahan banyak yang tidak memahami Peraturan dan Perwal, dan saya cermati masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait pemilihan RW di daerahnya, biasanya kasus ini hanya cukup di pengaduan dan tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Dicky.

“Khusus di RW 06, pada awalnya pihak Kelurahan telah kita konfirmasi bahkan somasi, dan kami menegaskan, bila tidak ada penyelesaian, kasus ini akan kita bawa ke lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan perkara,” ungkap Dicky.

“Kami melakukan hal Ini sebagai bentuk pembelajaran dan proses hukum yang harus dilalui, karena hal ini diperkenankan oleh hukum acara tata usaha negara,” kata Dicky.

20170503_122754

Dicky menegaskan, ternyata pada saat penetapan pemilihan Ketua Panitia dilakukan pada 19 Des 2016 dan penetapan tersebut telat 3 bulan, “Ternyata saat kami konfirmasi ke Yunika Wihastini selaku Lurah Braga, ternyata Yunika baru menjabat sebagai Lurah di Braga pada 30 September 2016, dan kami selaku kuasa hukum memaklumi hal tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Dicky mengatakan, pada saat penetapan Ketua Panitia pemilihan, ternyata sudah berlaku Perda No 2 tahun 2013, “Memang di Perda tersebut tidak disertai Perwal, tetapi di pasal 78 Perda No 2 Tahun 2013 dinyatakan, selama belum dibuat Perwal sebagai petunjuk Perda, maka Perwal 246 Tahun 2012 masih berlaku,” tegas Dicky.

“Lurah Yunika ketika dikonfirmasi masalah tersebut, nampak sekali tidak memahami konteks peraturan yang berlaku, “Lurah pada saat itu menjawab, pihaknya tetap menggunakan Perda No 4 Tahun 2010 tentang RT dan RW,” kata Dicky.

“Dari jawaban Lurah Yunika saja sudah nampak Lurah tidak memahami peraturan,” tegas Dicky.

Dicky mengungkapkan, sebelum sidang pihaknya telah mengirimkan surat kepada Lurah sebanyak tiga kali, konfirmasi dan somasi, “Tetapi tidak membuahkan hasil, akhirnya ditempuh upaya hukum di Pengadilan,” kata Dicky.

“Pada 16 Januari 2017 kami melakukan somasi menjelaskan pelanggaran yang telah terjadi pada pemilihan Ketua RW,” kata Dicky, “Pemilihan Ketua RW 06 terjadi 4 Januari 2017, pada saat pemilihan, tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui banyak yang tidak dilakukan,” ungkap Dicky.

“Salah satu yang sangat fatal adalah ketika seorang kandidat calon Ketua RW 06 Kelurahan Braga tidak memaparkan visi dan misi,” kata Dicky.

“Lurah Yunika pernah menyatakan, pemaparan visi dan misi tidak ada aturannya, ini bagi kami selaku kuasa hukum Adhi Gantara merupakan hal yang fatal dan telak, artinya Lurah tidak memahami Peraturan yang berlaku di kota Bandung,” tegas Dicky.

“Kami menyayangkan Lurah Braga dalam hal pemahaman tentang tata laksana pemerintahan, administrasi pemerintahan, dan pemahaman peraturan perundang-undangan tidak menguasai secara aktual,” tegas Dicky.

Dicky mengungkapkan, pada sidang persiapan, Lurah Braga pernah menyampaikan sesuatu secara tendensius, “Lurah Braga mengatakan, Adhi Gantara menganggap Lurah Braga sebagai musuh,” kata Dicky.

Kembali ke kronologis gugatan, Dicky mengungkapkan, Pada 17 Januari 2017 diadakan musyawarah warga, “Di wilayah RW 06 Kelurahan Braga ada 480 orang DPT, tapi kami kaget yang hadir pada musyawarah hanya 25 orang,” ujarnya, “Yang hadir pada saat itu mayoritas pendukung RW terpilih,” ungkap Dicky, “Seperti diketahui, Ketua RW 06 Kelurahan Braga terdahulu, Istiti Suryani sudah tiga kali terpilih, dan sekarang Ketua RW 06 terpilih adalah suaminya, yaitu Lili Barli,” ungkapnya.

Dicky menegaskan, pihaknya mengindikasi telah terjadi korupsi yang dilakukan Ketua RW terdahulu yaitu Istiti Suryani, “Akhirnya kami menghimpun data agar masalah ini masuk ke ranah hukum,” tegasnya.

20170503_133333

Lebih lanjut Dicky mengatakan, pada 20 Februari 2017, pihaknya mendapatkan bukti adanya SK pengangkatan ketua RW 06 baru, “Kami tertawa, karena SK No.38 di buat tertanggal 22 Desember 2016, padahal pemilihan Ketua RW Braga dilakukan 4 Januari 2017,” kata Dicky, “Hal ini fatal sekali, ini tidak cermat, Lurah ketika dikonfirmasi menjawab, ada kesalahan administratif, karena pada saat itu pihak Kelurahan harus melengkapi data atas proyek yang sedang berjalan,” ungkap Dicky.

“Secara singkat, akhirnya perkara ini kami daftarkan ke PTUN pada 14 Maret 2017,dan Kelurahan sebagai pihak tergugat,” kata Dicky.

“Ada 12 orang pengurus RW 06 baru yang ikut diperkarakan, mereka sebagai tergugat dua intervensi 1 sampai 12,” ujar Dicky.

“Kami kembali terkejut, karena pada saat sidang terbuka, Lurah menyampaikan SK No. 38 sudah diganti dengan SK baru No 7 tanggal 22 Januari 2017,” ungkap Dicky, “Saat itu Hakim juga terkejut, Hakim mempertanyakan kepada Lurah Braga kenapa tidak disampaikan saat sidang persiapan, karena penggantian SK membuat kasus menjadi kabur,” ungkapnya.

“Lurah Braga beralasan menerbitkan SK baru pengangkatan Ketua RW 06 karena ada kekeliruan,” kata Dicky, “Hakim pada saat itu menegur Lurah Braga, atas perubahan SK, karena merubah SK tetapi alasan yuridis formalnya tidak dijelaskan,” ungkapnya.

“Sangat aneh ada dua SK muncul, dengan tanggal yang berbeda, padahal perubahan dan pencabutan SK itu berbeda,” ungkap Dicky, “Lurah Braga mencampuradukkan perubahan dan pencabutan SK, artinya sangat terbukti pejabat kelurahan tidak menguasai perundang-undangan,” tegas Dicky.

“Tuntutan kami selaku kuasa hukum adalah, adanya pemilhan ulang, dan laksanakan pemilihan Ketua RW 06 Kelurahan Braga Bandung sesuai prosedur,” pungkas Dicky.

Dalam wawancara, Adhi Gantara selaku penggugat / Ketua RW 06 yang tidak terpilih mengatakan, banyak kejanggalan ketika Ketua RW 06 lama menjabat, “Tidak adanya keterbukaan, masih banyaknya pengangguran di daerah Braga, dan tidak transparannya keuangan,” kata Adhi.

“Ketua RW 06 yang lama tidak pernah melakukan laporan keuangan satu kalipun, padahal berdasarkan Perda, harus melaporkan maksimal tiga bulan,” ujar Adhi, “Saya mengindikasikan adanya penggelapan oleh Ketua RW 06 yang lama, karena belum pernah ada pelaporan keuangan,” tegasnya.

Mengenai pemilihan Ketua RW 06, Adhi mengungkapkan, pada 17 Januari 2017 Lurah membagikan undangan kepada warga RW 06 dan terdapat cetak tebal bertuliskan semacam ancaman dan penekanan “Bagi yang tidak hadir dianggap menyetujui,” ungkap Adhi, Pada saat itu yang hadir hanya 24 orang,” ungkapnya.

Braga itu sudah jelas kawasan sangat emas, dan saya berencana mengadu di Twitter dengan tulisan, “Ridwan Kamil tidak mampu memilih Lurah di Kelurahan Braga,” pungkas Adhi. (Bagoes Rinthoadi)