Menteri Sosial Apresiasi Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan PKH

ARCOM.CO.ID ,Malang. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengapresiasi dan menyambut baik langkah Polres Malang mengungkap korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos).

Polres Malang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping.

“Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini,” kata Mensos, Minggu, (8/8/2021).

“Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini,” tegas Mensos.

“Langkah tegas ini merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main,” kata Mensos.

“Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan, karena bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi,” ujar Mensos, “Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Mensos menyatakan, tidak ada alasan bagi pendamping mengurangi hak penerima bantuan.

“Pendamping sudah mendapatkan honor, jadi tidak ada alasan apapun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” tegas Mensos.

Mensos terus mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu bertindak, “Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya, kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera,” tegasnya.

Sebelumnya, pengungkapan kasus juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) terhadap pendamping PKH.

Kejari Tangerang telah menetapkan dua orang pendamping PKH menjadi tersangka.

Dalam Jumpa Pers, Polres Malang menetapkan seorang perempuan pendamping PKH bernisial PT (28 thn) sebagai tersangka kasus korupsi dana Bansos.

Warga Perum Joyogrand, Lowokwaru, Kota Malang ini melakukan tindak pidana dengan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Rinciannya, 16 KPM tidak pernah diberikan KKS, 17 KKS tetap aktif padahal KPM tidak ada di tempat atau meninggal dunia, sementara 4 KKS bantuannya dicairkan, tapi dana hanya diberikan sebagian kepada KPM.

Dalam Jumpa Pers, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, seluruh dana Bansos yang dikuasai tersangka sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan sendiri.

“Dana Bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser,” ungkap Bagoes Wibisono.

“Sebagian lagi untuk membantu biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit,” kata Bagoes Wibisono “Total sebanyak 37 KPM PKH menjadi korban,” ujarnya.

Dalam pengakuannya kepada penyidik, PT mengungkapkan, aksi kejahatan diperkirakan berlangsung mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020.

Tersangka sendiri menjabat sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak 12 September 2016 hingga 10 Mei 2021, total kerugian negara ditaksir mencapai Rp.450 juta.

Pelaku disangka melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH.

Pelaku juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1 miliar. (BRH / RLS)