BP2MI dan Tim Gabungan Tangkap Calo Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk yang kesekian kalinya kembali mengungkap penangkapan tersangka calo Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal di Cirebon.

Penggerebekan calo Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal dilaksanakan, Rabu (27/10/2021), di Cirebon, oleh BP2MI bersama Polres Cirebon Kota, Polda Jabar, dan Disnaker Kabupaten Cirebon.

Tersangka calo Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal akhirnya dibawa ke Bandung oleh BP2MI dan tim gabungan, Jumat malam, (29/10/2021).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani langsung mengggelar Konferensi Pers di Kantor UPT BP2MI Jawa Barat, jalan Soekarno Hatta, Bandung,

“Alhamdulillah kasus pengiriman atau penempatan secara tidak resmi atau ilegal pekerja migran Indonesia, berhasil diungkap oleh tim gabungan UPT BP2MI Jawa Barat, Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Disnaker Kabupaten Cirebon,” kata Benny Rhamdani.

“Kronologis pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang mengatakan ada penampungan yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT Akarinka Utama Sejahtera,” kata Benny Rhamdani.

“Padahal PT Akarinka Utama Sejahtera sudah dicabut izin operasionalnya sejak 14 Februari 2020, artinya, perusahaan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan,” ungkap Benny Rhamdani.

“Jadi apa yang dilakukan oleh PT Akarinka Utama Sejahtera jelas-jelas perbuatan melawan hukum dan ilegal,” tegas Benny Rhamdani.

Lebih lanjut Benny Rhamdani menjelasakan awal mula penangkapan Calo Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal, “Rabu, 27 Oktober 2021, pukul 22.38 WIB, tim gabungan UPT BP2MI Jawa Barat dan Satreskrim Polres Cirebon Kota bersama Disnaker Kabupaten Cirebon melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang juga menjadi tempat penampungan PT Akarinka Utama Sejahtera, yang berlokasi di Jalan Tambas I RT 01 RW 01, Desa Adhidarma Mulya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

“Dalam penggerebekan tersebut, kami dan tim berhasil mengamankan penanggungjawab PT Akarinka Utama Sejahtera atau kaki tangan dari perusahaan bernama, Sriwati usia 52 tahun asal Bogor,” ungkap Benny Rhamdani.

“Tim gabungan UPT BP2MI Jawa Barat dan Satreskrim Polres Cirebon Kota bersama Disnaker Kabupaten Cirebon juga berhasil mengamankan sembilan orang korban Calon Pekerja Migran Indonesia, tujuh orang berasal dari Cirebon, satu orang berasal dari Bandung dan satu orang berasal dari Majalengka,” ungkap Benny Rhamdani, saat ini mereka
sudah dikembalikan kepada keluarganya,” ujarnya.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, para korban Calon Pekerja Migran Indonesia rencananya akan diberangkatkan ke negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga.

“Untuk setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang lolos medical check up dijanjikan akan diberikan uang fee 5 juta rupiah, dan semua proses pemberangkatan serta kelengkapan berkas diurus oleh Sriwati,” ungkap Benny Rhamdani.

“Pembuatan paspor dilakukan di Wonosobo, dari 9 korban Calon Pekerja Migran Indonesia beberapa sudah diproses, dan dijanjikan diberangkatkan 1 November 2021,” ungkap Benny Rhamdani.

Benny Rhamdani mengatakan, kejadian ini adalah peristiwa yang ketiga kali jajaran Polda Jawa Barat, di Cirebon berhasil melakukan penggerebekan, pencegahan dan bahkan menangkap terduga pelaku penempatan ilegal Pekeja Migran Indonesia.

“Saya ingatkan, Jawa Barat selain dikenal sebagai kantong terbesar Pekerja Migran Indonesia legal, juga merupakan kantong penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak resmi atau ilegal,” ungkap Benny Rhamdani.

“Sehingga saya sering meminta pada Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran Pemerintahan hingga level bawah untuk benar-benar mewaspadai bisnis penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal,” kata Benny Rhamdani.

“Seperti diketahui, Calon Pekerja Migran Indonesia selalu didatangi para calo dan dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang cepat, pemberangkatannya dan gaji yang tinggi, hingga posisi pekerjaan yang bagus,” ungkap Benny Rhamdani.

“Bahkan biasanya keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia disogok dengan uang jutaan rupiah, kemudian akhirnya Calon Pekerja Migran Indonesia diterbangkan,” ungkap Benny Rhamdani.

“Akan tetapi mereka yang diberangkatkan secara ilegal rentan menghadapi berbagai eksploitasi, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan gaji yang tak dibayar, karena memang tidak ada kontrak yang mengatur dan ditandatangani oleh mereka, dan pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, atau diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lainnya,” ungkap Benny Rhamdani.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan prosedur resmi jika ingin menjadi pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri, sehingga mendapatkan perlindungan penuh oleh negara.

“Mekanisme pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara resmi, yakni setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus melalui beberapa tahapan, di antaranya mengurus ID, sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki ID, dan proses penerbitan ID dilakukan di Dinas Tenaga Kerja kota dan kabupaten,” kata Benny Rhamdani.

“Setelah itu Calon Pekerja Migran Indonesia harus mengikuti pelatihan, tentunya negara bertanggungjawab dalam hal penempatan pekerja, mereka yang ditempatkan ke negara-negara penempatan apapun jenis pekerjaan yang dipilih oleh Calon Pekerja Migran Indonesia,” kata Benny Rhamdani.

“Sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia benar-benar memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan atas sektor pekerjaan yang dipilih, juga kemampuan berbahasa,” kata Benny Rhamdani.

“Hal ini penting karena yang kita tempatkan atas nama harga diri negara, dan nantinya mereka mendapatkan perlakuan yang setara, dihormati oleh Undang-Undang di negara penempatan, diberikan apresiasi gaji yang layak sebagaimana status pekerjaan mereka,” ungkap Benny Rhamdani.

“Calon Pekerja Migran Indonesia juga harus mengikuti tahapan orientasi pra penempatan, di mana orientasi pra penempatan itu melalui BP2MI, Calon Pekerja Migran Indonesia juga harus harus memiliki e-KTKLN,” ungkap Benny Rhamdani.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menghimbau kepada semua masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada dalam menerima informasi maupun tawaran bekerja ke luar negeri dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, “Tentu ini adalah bagian dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.

“Sudah saatnya kita berani menyatakan perang melawan sindikat dan para mafia Pekerja Migran Indonesia,” tegas Benny Rhamdani.

“Tidak boleh mereka yang dikendalikan oleh segelintir orang pemilik modal seolah-olah dengan uang yang mereka miliki dapat mengendalikan negara,” tegas Benny Rhamdani.

Di akhir paparannya Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajarannya, “ini membuktikan sinergi dan kolaborasi menjadi penting, BP2MI tidak bisa bekerja sendiri, dan harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian yang ada di daerah dan setiap wilayah di Indonesia,” pungkasnya. (BRH / ST)