BP2MI Sosialisasi Raih Peluang Kerja ke Luar Negeri di Kertasari Kabupaten Bandung

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Benny Rhamdani, menghadiri kegiatan sosialisasi bertemakan “Meraih Peluang Kerja Ke Luar Negeri” yang dilaksanakan di Aula Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Sabtu (30/10/2021).

Turut hadir Deputi Bidang Penempatan Dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan, Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Dwi Anto, Kepala UPT BP2MI Jawa Barat, Kombes Erwin Rahmat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Kapolsek Kertasari Polresta Bandung, IPTU Ahmad Nurdin, Kepala Desa Sukapura, Erwan, serta tokoh masyarakat dan warga.

Benny Rhamdani mengatakan, hingga kini masih banyak jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikenal juga dengan sebutan TKI atau TKW yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural atau ilegal.

“Yang diurus BP2MI sekitar sembilan juta pekerja migran yang tersebar di 150 negara. Dari sembilan juta itu ada 4,3 juta PMI yang resmi, yang berangkat secara prosedural. Tapi 4,7 juta lainnya berangkat ilegal atau non prosedural,” jelasnya.

BP2MI sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya berkolaborasi dengan aparatur terkait dan komponen masyarakat untuk mengikis dan memberantas percaloan pekerja migran ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kemarin saya baru mengadakan konferensi pers terkait penangkapan calo dan menyelamatkan sembilan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan diberangkatkan ilegal ke Singapura. Dan peristiwa seperti itu hampir setiap hari terjadi,” kata Benny Rhamdani.

Padahal, menurut Benny, peluang kerja ke luar negeri itu sebetulnya terbuka bagi masyarakat.

“Mungkin karena BP2MI kurang turun ke bawah, kurang melakukan sosialisasi, kurang melakukan interaksi dengan pemerintah daerah, kecamatan, bahkan desa,” ujarnya.

Sehingga calo bebas berkeliaran, menawarkan pekerjaan, menjanjikan kerja dan terbang cepat, kemudian keluarganya diberi uang sebesar Rp.5 juta hingga Rp10 juta, modusnya rata-rata seperti itu.

Pengurusan dokumen-dokumen diurus oleh calo. Siapa yang tidak tergiur dengan tawaran tersebut?

Padahal itu bujuk rayu dan tipu muslihat, ketika CPMI terbang, orang yang memberangkatkan ini tidak akan bertanggungjawab apapun atas apa yang terjadi di negara penempatan,” ujarnya.

Benny mencontohkan persoalan yang terjadi jika PMI berangkat secara non prosedural, “Kemarin saya mendapat laporan ada 400 pekerja yang 90 persen perempuan sekarang berada di Erbil, Irak. Bayangkan Irak itu negara konflik, padahal Undang-Undang mengatakan negara tidak boleh mengirimkan pekerja ke negara konflik, sekarang ada 400 pekerja minta tolong, WA kepada saya dan video call, minta dipulangkan.

Padahal mereka ada disana kita tidak pernah tahu, karena kalau ilegal tentu negara tidak akan pernah tau siapa mereka dan berasal dari daerah mana, diberangkatkan kapan, oleh siapa diberangkatkan, kemudian bekerja dimana, kita tidak pernah tau. Kita baru tau ketika mereka ada masalah, mereka lapor ke KBRI yang ada di negara itu, KBRI lalu kontak kami.

Kalau minta dikembalikan masih untung, tapi kami sering mengalami selama 1,7 tahun ini, kami sudah menangani 980 jenazah.

Selama 1,7 tahun ini juga saya sudah memulangkan PMI yang sakit.

Karena mereka yang berangkat tidak resmi ini rentan mengalami eksploitasi, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tak dibayar, diperjualbelikan dari majikan yang satu ke majikan yang lain,” bebernya panjang lebar.

Lebih lanjut diterangkan oleh Benny Rhamdani yang penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa saat ini memperoleh informasi peluang kerja ke luar negeri itu caranya cukup mudah.

“Nah, bagaimana kita bisa tahu berangkat secara resmi? Gampang, ada website BP2MI www.bp2mi.go.id, klik disitu.

Kemudian bisa melihat disitu tentang peluang kerja, bahkan ada kesempatan kerja yang negara memfasilitasinya.

Sekarang siapa yang ingin berangkat, tidak perlu pusing lagi memikirkan uang untuk modal bekerja.

Sekarang negara menyiapkannya walaupun sifatnya pinjaman,” terangnya.

Misalnya, sambung Benny Rhamdani, kalau kita sudah tau dengan membuka website atau datang ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan kota, atau datang ke Kantor BP2Mi Jawa Barat di Jalan Soekarno Hatta, Bandung, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas.

Peminat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri tapi tidak memiliki uang atau modal, seperti ongkos dari rumah ke tempat pelatihan, kemudian mengikuti pelatihan hingga mendapatkan sertifikat, lalu untuk mengurus paspor dan mengurus visa, medical check up, terus saat ini tambah PCR, terakhir adalah tiket.

Katakan misalnya total Rp30 juta, ya tidak perlu jual harta, jangan pinjam ke rentenir, karena negara sekarang memfasilitasi, datang ke BP2MI lalu akan dikoneksikan ke bank, ambil uangnya, dan uang itu untuk modal bekerja ke luar negeri.

“Diberikan kemudahan oleh negara, karena kalau tidak, CPMI terpaksa menjual harta keluarganya atau pinjam ke rentenir untuk modal bekerja.

Kalau pinjam ke rentenir bisa susah, bunganya tinggi, tiap bulan gaji dipotong, pulang ke Indonesia bisa tidak membawa apa-apa. Banyak yang kami jemput hanya bawa baju di badan,” ungkapnya.

Lebih sedih lagi, kata Benny Rhamdani, ada PMI yang awalnya memaksakan berangkat secara non prosedural, ada yang pulang tapi kondisinya sudah depresi, ada yang cacat fisik karena disiksa oleh majikan.

“Kira-kira kenapa sih mereka sering mengalami tindakan-tindakan itu, salasatu faktornya bisa karena dia datang ke rumah majikannya tapi tidak memiliki keterampilan dan kemampuan berbahasa. Mereka tiba-tiba bisa berangkat misalnya ke Timur Tengah, tapi tidak bisa berbahasa Arab, tentu komunikasi dengan majikannya bisa tidak nyambung, disuruh A tapi yang dikerjakan B, diperintah B dia melakukan C, ya majikannya bisa marah. Tapi mereka ada yang tetap bertahan, kita tidak bisa salahkan, karena mereka itu korban,” kata Benny Rhamdani lagi.

“Sekarang sedang dilakukan kerjasama BP2MI dengan seluruh gubernur dan kepala daerah. Kami sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, para bupati dan walikota. Nah, Kabupaten Bandung ini keren dalam hal pekerja migran.

Kenapa? Karena Bupati Kabupaten Bandung yang sudah berani menganggarkan anggaran pelatihan untuk CPMI, dan ini belum ada di daerah lain.

Meskipun sedikit, yang penting adalah niatnya. Ini bahkan akan saya kampanyekan agar bisa diikuti oleh kepala daerah yang lain se-Indonesia.

Gubernur Jabar juga sudah mengeluarkan Perda tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Berarti semangat, political will pemerintah daerah sudah ada, jangan menghitung angka cukup atau tidak, karena memang Jabar ini kantong penempatan,” sebut Benny Rhamdani, putra Bandung yang juga pernah duduk sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Sulawesi Utara.

“Insya Allah, apa yang menjadi kebijakan negara, kemudian nyambung dengan kebijakan pemerintah, tugas dari kepala desa dan aparat bagaimana mengedukasi masyarakat, memverifikasi warganya yang akan berangkat menjadi PMI. Karena desa-desa lain ada oknum kepala desanya malah ikut terlibat mengeluarkan dokumen-dokumen palsu.

Misalnya CPMI masih 16 tahun tapi dibuat menjadi 18 tahun, karena amanat Undang-Undang, CPMI adalah yang usianya 18 hingga 45 tahun,” pungkasnya.

Usai sambutan dari Kepala BP2MI, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi yang disampaikan oleh Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Dwi Anto, didampingi oleh Kapolsek Kertasari Polresta Bandung dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Diwawancara terpisah, Kepala Desa Sukapura, Erwan, mengaku menyambut baik kegiatan sosialisasi yang digelar oleh BP2MI.

“Ini yang kami butuhkan, ini acara yang baru dilaksanakan dan luar biasa” kata Erwan.

“Saya selaku pemerintahan desa berterimakasih kepada BP2MI, karena yang disampaikan adalah salasatu solusi mengatasi angka pengangguran serta membuka wawasan untuk meningkatkan IPM khususnya di Desa Sukapura,” jelasnya.

Dikatakan oleh Erwan, di wilayahnya ada warga yang berangkat melalui calo ilegal yang tidak bertanggungjawab. “Warga kami juga banyak yang menjadi korban,” ujarnya.

Oleh karena itu, Erwan selaku Kepala Desa Sukapura berkomitmen untuk membantu warganya yang berminat menjadi CPMI melalui jalur yang resmi.

“Jelas saya akan membantu warga yang berminat bekerja ke luar negeri dan menjadi jembatan untuk terlaksananya kerjasama dengan BP2MI.

Kebetulan Bupati Kabupaten Bandung juga menganggarkan untuk kegiatan pelatihannya,” tandasnya. (BRH)