Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya Ungkap Tiga Babak Penyimpangan PPDB

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., atau biasa disapa Gus Ahad mengungkap tiga babak penyimpangan-penyimpangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan Abdul Hadi Wijaya saat Dialog Interaktif Forum Wartawan Pendidikan (FWP) Jawa Barat dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, dan MKKS, Selasa, (14/6/2022), di Lounge DPRD Provinsi yang terletak di lantai paling atas Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat jalan Diponegoro No.27 Bandung.

Hadir sebagai pembicara dalam Dialog Interaktif FWP Jabar bertajuk, “Evaluasi PPDB Tahap 1 Tahun 2022”, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bandung Dr. H. Andang Segara, M.M.Pd., yang juga Kepala SMAN 9 Kota Bandung, dan Ketua MKKS SMK Kota Bandung Dr. Agung Indaryatno, M.M.Pd., yang juga Kepala SMKN 3 Kota Bandung.

Sedangkan peserta Dialog Interaktif FWP Jabar di antaranya, Kepala SMAN 5 Kota Bandung Hj. Heru Ekowati, M.Pd., Kepala SMKN 13 Kota Bandung Dr. Asep Tapip Yani, Kepala SMKN 7 Kota Bandung Rini Ambarwati, M.Ds., Kepala SMAN 8 Kota Bandung Dedi Mulyawan S.Pd., Kepala SMAN 17 Kota Bandung Drs. Agus Setia Mulyadi, dan 16 Wartawan Anggota FWP Jabar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., atau biasa disapa Gus Ahad dalam Dialog Interaktif ini mengatakan, PPDB merupakan even tahunan terbesar, paling heboh, “Khususnya di kota-kota besar sudah disolusikan oleh Pemprov Jawa Barat, dan Jawa Barat termasuk yang memiliki solusi paling cerdas dan paling inovatif dibandingkan provinsi yang lain, yakni tetap dalam frame dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu melaksanakan PPDB dengan cara Hybrid, gabungan online dan offline,” ungkapnya.

Lebih lanjut Abdul Hadi Wijaya mengatakan, khususnya PPDB pada aspek pengawasan sangat diperlukan, “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat hanya melakukan pengawasan bukan penegakan hukum, karena kami tidak punya kewenangan dan perangkat, bila ada pelanggaran bisa dilaporkan ke Siber Pungli dan Inspektorat, namun apabila ada tindak pidana dapat dilaporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

“Namun kami dari DPRD banyak menerima laporan dari masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan dalam PPDB, kami sangat memperhatikan laporan tersebut, dan kami senantiasa sejak awal mengingatkan, mohon PPDB dijalankan berdasarkan sistem, hilangkan hal yang non objektif dalam hal penentuan siapa yang masuk, khususnya pada beberapa sekolah favorit,” kata Abdul Hadi Wijaya.

“Kalau di Kota Bandung sudah jelas sekolah favoritnya ada beberapa, dan di beberapa kota besar lainnya juga ada sekolah favorit,” kata Abdul Hadi Wijaya.

“Kami petakan dari perjalanan waktu ada tiga babak dalam penyimpangan-penyimpangan di PPDB, babak pertama yaitu sebelum PPDB, di mana terjadilah modus pindah rumah dengan Kartu Keluarga yang dekat dengan sekolah favorit secara asli tapi palsu atau aspal, ada juga nilai rapornya di up, ada juga pindah kerja orang tua yang hanya di atas kertas,” kata Abdul Hadi Wijaya.

“Contohnya ada sebuah lembaga yang sangat dihormati di Jawa Barat yang letaknya pas dengan sekolah favorit di kota Bandung, petugas di lembaga tersebut di hari-hari sekarang ini sibuk membuat cap seolah-olah ada pegawainya yang tugas dari jauh pindah ke lembaga tersebut yang dekat dengan sekolah favorit, maka ketika di mapping mendapat keuntungan karena lokasi rumahnya dekat dengan gerbang sekolah favorit di Bandung, dan banyak sekali yang seperti ini,” ungkap Abdul Hadi Wijaya.

“Maka kami dari Komisi V melihat hal tersebut memutuskan menyerahkan sepenuhnya kepada sistem, dan sistemnya kami awasi, namun walaupun demikian masih banyak yang datang kepada kami dan meminta rekomendasi untuk PPDB,” ungkap Abdul Hadi Wijaya.

“Penyimpangan babak kedua yaitu pada prosesnya, di mana operator menaikkan nilai raport siswa ketika meng-entry, yang asalnya nilai 6 menjadi 9 dengan alasan operator lupa dan mengantuk, kemudian menyeting sistem kontrolnya dengan setting tidak ditemukan perbedaan nilainya, akhirnya siswa tertentu mendapat keuntungan ketika nilainya dari 6 menjadi 9,” ungkap Abdul Hadi Wijaya.

“Selanjutnya penyimpangan lainnya yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM datangnya belakangan yang didapat saat Musyawarah Kelurahan yang ributnya luar biasa, juga ada fasilitator-fasilitator yang memanfaatkan SKTM,” ungkap Abdul Hadi Wijaya.

“Penyimpangan PPDB babak ketiga yaitu pasca PPDB, terkait menjelang rapat guru dengan kepala sekolah akan ada banyak pesan, dan ini tersebar di lebih dari 800 titik karena PPDB tingkat Jawa Barat ada di lebih dari 800 sekolah, nantinya akan ada negosiasi tertentu, kemudian ada kursi lebih, lalu ketika PPDB sudah ditutup, tahun depannya ada anak yang pindah ke sekolah favorit, dan hal ini berulang, karena terus berulang saya yakin pengawas dan penegak hukum semakin memahami,” ungkap Abdul Hadi Wijaya.

“Kami dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat berharap proses-proses seperti ini senantiasa terkontrol dan terjaga, masyarakat melakukan pengawasan dan Dinas melakukan keterbukaan,” kata Abdul Hadi Wijaya.

Pada akhir paparannya Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, PPDB tahun 2021 yang lalu ada keluhan ketika alamat siswa tidak dimunculkan atau hidden, sehingga siswa yang rumahnya dekat sekolah tergusur oleh siswa yang alamatnya tidak dimunculkan dengan alasan dari Dinas karena privasi.

Sedangkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bandung Dr. H. Andang Segara, M.M.Pd., mengatakan, PPDB tahap pertama sejauh ini berjalan lancar.

“Uji kompetensi jalur prestasi sangat penting, seperti jalur prestasi kejuaraan, hal ini untuk melihat kesesuaian prestasi yang diraih, menghindari sertifikat abal-abal,” kata Andang Segara.

“Di satu sekolah ada yang juara nasional renang tetapi mengundurkan diri, karena saat akan diuji tenyata tidak bisa berenang,” ungkap Andang Segara.

Lebih lanjut Andang Segara mengatakan, pengumuman tahap 1 PPDB akan diumumkan 20 Juni 2022, “Para Kepala Sekolah perlu mengantisipasi gejolak yang terjadi setelah pengumuman penerimaan siswa” pungkas Andang Segara.

Ketua MKKS SMK Kota Bandung Dr. Agung Indaryatno, M.M.Pd., mengatakan, pada pendaftaran tahap 1 terdapat 11.174 orang yang mendaftar ke SMK Negeri di Kota Bandung sementara kuota SMK Negeri di Kota Bandung sekitar 6.000 kursi.

“Artinya ada sekitar 5.000 siswa yang tidak tertampung di SMK negeri di Kota Bandung,” ungkap Agung Indaryatno.

“Bahkan ada SMK yang kekurangan kuota, seperti SMKN 10 Bandung, kuotanya 486 sedangkan pendaftar hanya 168 orang, lalu di SMKN 14 Bandung kuotanya 553, pendaftar hanya 379 pendaftar, semoga pendaftaran tahap II, kuota di dua SMK tersebut bisa terpenuhi,” kata Agung Indaryatno.

Agung Indaryatno menambahkan, persentase pendaftaran dari keluarga ekonomi tidak mampu melebihi kuota tersedia, “Dengan demikian siswa yang nantinya tidak diterima di jalur KETM harus mendaftar di jalur prestasi rapot pada pendaftaran tahap dua,” ungkapnya.

Sehubungan dengan masalah yang terjadi pada pendaftaran PPDB tahap pertama ,Agung Indaryatno mengungkapkan pada hari pertama dan kedua pendaftaran sistem PPDB tidak stabil, “Sejumlah siswa yang mendaftar pada jalur KETM pun tidak memiliki dokumen pendukung,” ungkapnya.

“Adapun masalah lainnya yakni banyak siswa yang mendaftar dalam tahfidz Quran sulit mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Agama, akhirnya siswa bersangkutan tidak jadi masuk melalui jalur tahfidz Quran,” pungkasnya. (BRH)