Peristiwa

Eksekusi Bangunan Jalan Pelajar Pejuang Nomor 43 Bandung Untuk Kedua Kalinya Kembali Ditunda

admin

ARCOM.CO.ID ,Bandung. Pemilik tanah dan bangunan jalan Pelajar Pejuang No.43 Bandung yang memiliki sertifikat tanah yang sah bernama Ir. Sigit Wiriyatmo untuk yang kedua kalinya kembali menggelar aksi melawan mafia tanah di sekitar jalan Pelajar Pejuang kota Bandung bersama puluhan karyawannya dikarenakan rencananya Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA Khusus akan mengeksekusi tanah dan bangunannya.

Aksi melawan mafia tanah yang dilakukan Sigit Wiriyatmo dan puluhan karyawannya berlangsung, Selasa pagi, (11/10/2022), di depan tanah dan bangunannya di jalan Pelajar Pejuang Nomor 43 bersamaan dengan rencana eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA pada pukul 09.00 WIB.

Namun setelah menunggu di depan tanah dan bangunannya, ternyata Sigit Wiriyatmo dan puluhan karyawannya didampingi Kuasa Hukum Ferdinand Siregar, SH., MH., dan Felix Wangsaatmaja, SH., mendapat kabar eksekusi kedua yang rencananya berlangsung, Selasa, (11/10/2022), pukul 09.00 WIB tidak jadi dilaksanakan, dan diundur pada Selasa, (1/11/2022), pukul.09.00 WIB.

Sigit Wiriyatmo kepada para awak media mengatakan dirinya bersama puluhan karyawannya akan terus berjuang mempertahankan tanah dan bangunannya di jalan Pelajar Pejuang No.43 Bandung.

“Kami akan terus berjuang mempertahankan hak kami, mau dikemanakan karyawan kami yang berjumlah lebih dari 70 orang apabila tanah dan bangunan ini dieksekusi,” ungkap Sigit Wiriyatmo.

Sigit Wiriyatmo mengaku pekerjaannya menjadi agak terganggu karena dibayang-bayangi eksekusi paksa yang akan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus dengan pemohon E Rahmat Karna bin Unus.

Sehari sebelumnya, Senin, (10/10/2022), Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus Dalyusra, S.H., M.H., kepada para awak media mengungkapkan, Sigit Wiriyatmo di PN menang, namun di PT kalah, dan di Kasasi kalah, “Kami dari Pengadilan melaksanakan putusan hakim, dan putusan ini sudah lama, dan kami dari Pengadilan berpesan kepada Sigit Wiriyatmo untuk melakukan pendekatan dengan pemohon agar permasalahan ini cepat selesai, karena putusan ini sudah sejak tahun 2004,” ujarnya.

Para awak media pun mendapatkan salinan surat Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Secara Paksa yang dibuat Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, dengan Nomor: W11.U1/6680/HK.02./X/2022, Perihal: Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Secara Paksa dalam Perkara Nomor: 69/Pdt/Eks/2009/PUT/PN.Bdg.Jo.No.52/Pdt/G/2004/PN.Bdg.Jo.No.125/Pdt/2005/PT.BDG.Jo.No.2531 K/Pdt/2005, yang ditanda tangani Yuniar Rahmatullah, S.H., M.H.

Isi dari surat penundaan tersebut yakni, sehubungan dengan adanya Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat tanggal 10 Oktober 2022 Nomor: B/5886/PAM.3.3/2022/Biro Ops perihal penundaan Eksekusi Tanah dan Bangunan di Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung Rumah Nomor: 42 dan 43, dengan E Rahmat Karna bin Unus sebagai Pemohon Eksekusi Lawan Ir Ny Liana Sulistia Cs sebagai para termohon, Eksekusi ditunda dalam pelaksanaannya dan akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 jam.09.00 WIB.

Seperti diketahui, Ir. Sigit Wiriyatmo yang telah menempati tempat tersebut sejak tahun 1998 meminta keadilan, karena tanah dan bangunan yang ia tempati akan dirampas oleh pihak-pihak yang diduga mafia pertanahan, padahal dirinya memiliki sertifikat sah, namun diduga para mafia tanah mencoba merampasnya hanya bermodalkan pengakuan penggugat dan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA Khusus.

Pemilik tanah dan bangunan jalan Pelajar Pejuang No.43 Bandung Ir. Sigit Wiriyatmo memberikan pernyataan tertulis sebagai berikut:

  1. Bahwa saya telah menerima surat Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan No. W11.UI//4975/HK.02/VII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, perihal permohonan pendampingan dan P.S./Penunjukan/Pencocokan/Konstatering/Objek yang akan dieksekusi dalam perkara No. 69/Pdt/Eks/2009/PUT/PN. Bdg Jo. NO. 52/Pdt.G/2004/PN. Bdg Jo. NO. 125/Pdt/2005/PT. Bdg Jo. N0. 2531 K/Pdt/2005, dimana dalam surat tersebut posisi saya adalah sebagai Termohon Eksekusi;
  2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 telah dilaksanakan P.S/Penunjukan/Pencocokan/Konstatering/Objek yang akan dieksekusi, para pihak yang hadir pada saat pelaksanaan P.S/Penunjukan/Pencocokan/Konstatering tersebut adalah Kuasa Pemohon Eksekusi, Pejabat Kelurahan, Pejabat Kecamatan dan Kepolisian Sektor Lengkong.

Bahwa saya pada saat acara tersebut telah menyampaikan keberatan-keberatan dan telah dicatat dalam berita acara yang ditandatangani para pihak yang mengikuti acara P.S tersebut, keberatan-Keberatan saya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam surat permohonan pendampingan dan P.S disebutkan bahwa objek eksekusi adalah Sebagian Tanah dan Bangunan kurang lebih ±2500 M2 asal Kohir No. 1239 Persil 15.S.II terletak di Blok Babakan Djayanti Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong Kota Bandung yang terletak atau dikenal dengan Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 41, 43, 50 Kota Bandung.

Bukti kepemilikan saya adalah SHM No. 196, GS 1365/1995, Persil 15 D II, Kohir 3625, Luas 176 M2 dan SHM No. 256, GS 11.046/1996, Persil 15 D I, Kohir 3629, Luas 116 M2. Telah terdapat perbedaan Kohir antara objek eksekusi yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan dengan hak milik saya.

Perlu diketahui bahwa dalam Putusan perkara No. 52/Pdt.G/2004/PN. Bdg disebutkan bahwa saya adalah pemilik dan penghuni tanah Jl. Pelajar Pejuang 45 NO. 41 seluas kurang lebih 600 M2 dan hal ini sangat jauh berbeda dengan luas tanah dalam kepemilikan saya.

  1. Bahwa kemudian saya menerima surat Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan No. W11.UI/5642/HK.02/IX/2022 tertanggal 5 September 2022, perihal Pemberitahuan akan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan secara paksa dalam Perkara No. 69/Pdt/Eks/2009/PUT/PN. Bdg Jo. NO. 52/Pdt.G/2004/PN. Bdg Jo. NO. 125/Pdt/2005/PT. Bdg Jo. N0. 2531 K/Pdt/2005.

Bahwa ternyata dan terbukti bahwa dalam surat tersebut objek eksekusi telah disesuaikan persis sama dengan keberatan-keberatan saya sampaikan pada saat acara PS/Konstatering. Selaku demikian pihak Pengadilan Negeri belum mengetahui objek eksekusi secara terperinci baik letak, batas-batas maupun luas tanah yang hendak dieksekusi sebelum melakukan PS/Konstatering, namun justru mengambil keterangan berdasarkan keterangan yang saya sampaikan saat PS / Pencocokan lokasi, sehingga hal ini sangat mengabaikan kepatutan dalam menjalankan kewenangannya sebagai badan peradilan yang sangat terkesan memaksakan eksekusi dengan cara-cara yang tidak sepatutnya.

  1. Bahwa saya selaku pihak Termohon Eksekusi sampai dengan dibuatnya Siaran Pers ini belum menerima Penetapan Eksekusi, padahal saya juga telah memohonkan secara resmi kepada Pengadilan Negeri Bandung.
  2. Bahwa saya telah mengirimkan surat Keberatan Atas Penetapan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bandung, mengirimkan surat Keberatan ke Pengadilan Tinggi Bandung, bahkan saya juga pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 telah hadir ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk melaporkan hal ini kepada Hakim Pengawas dan diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi dan bersamaan dengan hari ini juga saya berusaha melaporkan permasalahan ini ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) dengan adanya penambahan idenditas tanah milik saya ke dalam surat Pemberitahuan akan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan secara paksa yang tidak sesuai denga isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi oleh dianjurkan untuk mengirimkan surat berupa Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.
  3. Bahwa atas saran tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 saya telah mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.
  4. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, saya sangat sesalkan bisa terjadi dimasa era yang terbuka seperti ini yang konon segala sesuatu dilakukan dengan secara transparansi. Saya berharap tidak ada satu badan atau institusi pun yang memiliki hak yang melampaui apapun (super body) untuk bisa melanggar atau merampas hak masyarakat khususnya dalam permasalahan hak kepemilikan tanah yang seperti saya alami ini.

Ada kekuatiran/dugaan saya dalam perkara yang saat ini saya hadapi adanya mafia pertanahan yang terlibat dalam proses eksekusi yang terkesan dipaksakan sekali ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan (non executable) karena dictum putusannya yang tidak menjelaskan obyek tanah/ bangunan secara jelas bahkan malahan salah obyek justru malah diakomodir oleh pengadilan dengan hanya berdasarkan pengakuan saja dari Penggugat atau Pemohon Eksekusi. Apabila terhadap dugaan mafia pertanahan yang ternyata terlibat dalam perkara seperti saya ini, saya harap aparat yang berwenang segera menindak dengan tegas tanpa ampun dengan melibatkan unsur KPK dan PPATK jika diperlukan untuk menelusuri aliran dana yang besar dalam perkara ini atau perkara-perkara lainnya seperti yang saya alami ini biar menjadi contoh untuk pemberantasan ke depannya.

  1. Bahwa atas kejadian ini yang menjadi pertanyaan saya kemanakah saya harus mencari keadilan?, oleh karena tampaknya bukti-bukti yang sah saja seperti sertifikat menurut hukum sepertinya tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kepada Presiden RI Joko Widodo saya mohon dan yang saya mau tanyakan apakah sertifikat yang telah diterbitkan sampai jutaan jumlahnya itu oleh BPN apa masih punya kekuatan hukum?.

Saya selaku pembeli yang sah dan beritikad baik katanya memperoleh perlindungan hukum, tapi kok seperti ini bisa dikalahkan dengan hanya pengakuan oleh seseorang yang mengaku tanahnya dan tidak pernah menjual, padahal dalam catatan di Desa tercatat ada peralihan hak dalam catatan Desa tersebut, kok bisa menang di Pengadilan? (BRH/RLS)