Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat Terima Akreditasi Nasional Pemantau Pemilu
ARCOM.CO.ID ,Bandung. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar) menggelar kegiatan pengukuhan dan menerima sertifikat akreditasi nasional pemantau pemilu 2024 Bawaslu RI, Selasa (10/1/2023), di Hotel Horison jalan Pelajar Pejuang, kota Bandung.
Kegiatan yang mengangkat tema, “Komite Pencegahan Korupsi Menjunjung Tinggi Azas Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Bersih, Jujur dan Adil”, dihadiri Ketua Umum KPK Jabar H. Piar Pratama Samsudin, S.H., jajaran pengurus dan Dewan Pembina serta anggota, Bawaslu, KPU, Perwakilan Pemerintah, dan Perwakilan Partai Politik.
Prosesi pengukuhan jajaran Pemantau Pemilu KPK Jabar dirangkaikan penyerahan sertifikat akreditasi nasional oleh Bawaslu RI yang disampaikan Bawaslu Jabar, Harminus Koto kepada pimpinan KPK Jabar, dilanjutkan penandatanganan bersama Aksi Pemilu Damai 2024.
“Pemilu itu luas, banyak tahapan yang perlu diawasi, termasuk edukasi terkait lawan korupsi, karena korupsi masuk dari berbagai lini, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu,” kata Ketua Umum KPK Jabar, Piar Pratama.
“Kita ikut hadir dan berpartisipasi berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2018, dalam upaya preventif-nya, di antaranya agar tidak ada lagi money politik yang bisa menciderai demokrasi,” ujar Piar Pratama.
“Kita akan ikut mengawasi di seluruh tahapan pesta demokrasi Pemilu 2024, dan mendorong Gakkumdu untuk lebih tajam dan profesional dalam menyikapi setiap laporan pelanggaran, ” kata Piar Pratama.
Lebih lanjut Piar Pratama mengatakan, untuk kegiatan pemantauan tahapan Pemilu 2024, pihaknya diperkuat anggota di 14 kota dan kabupaten yang kini jumlahnya 252 orang, “Insha Allah mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pemantauan,” pungkasnya.
Menanggapi pengukuhan jajaran Pemantau Pemilu 2024 KPK Jabar, Brigjen TNI (Purn) Yusep Sudrajat selaku Pembina menyampaikan apresiasinya.
“Hari ini saya ikut menghadiri pengukuhan Komite Pencegahan Korupsi Jabar menjadi pemantau pemilu 2024, jelas saya gembira ada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan tahapan Pemilu ini, dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang,” kata Yusep Sudrajat.
“Saya melihat ada kesungguhan dan keberanian masyarakat untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tahapan Pemilu,” ujar Yusep Sudrajat.
“Mudah-mudahan Pemilu kita pada 2024 ini Pemilu kita yang jujur, adil, bersih, dan tidak ada money politic,” pungkas Yusep Sudrajat. (BRH / ST)