Raker Posgab SB Jabar: Jawa Barat High Risk Disaster
ARCOM.CO.ID ,Bandung. Pos Gabungan Siaga Bencana (Posgab SB) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Konsolidasi Internal Posgab SB Jabar sebagai tindak lanjut Musda November 2022, Sabtu, (18/3/2023), di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, jalan Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung.
Turut hadir Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin, S.T., M.T., Dewan Penasehat Posgab SB Jabar Milly Mildawaty, Ph.D., Koordinator Posgab SB Jabar Iyep Dede Supriyatna, Perwakilan Kodam III/Siliwangi, Perwakilan Satuan Brimob Polda Jabar, dan 110 Peserta Rapat Kerja.
“Saat ini Posgab SB Jabar memiliki lima Dewan Penasehat yang tersebar di seluruh Jawa Barat, dan masing-masing bersinergi dan berbagi tugas,” kata Koordinator Posgab SB Jabar Iyep Dede Supriyatna di awal paparannya.
“Seperti kita ketahui Jawa Barat masuk dalam High Risk Disaster, dan Posgab SB Jabar bisa juga bekerja di luar kebencanaan, dan kita selalu tanggap darurat response,” ujar Iyep Dede Supriyatna, “Pastinya ada delapan klaster di Posgab SB Jabar yang harus direalisasikan,” pungkasnya.
Sedangkan Dewan Penasehat Posgab SB Jabar Milly Mildawaty, Ph.D., mengatakan, Jawa Barat merupakan Provinsi rawan bencana, “Tapi kita tidak mau disebut Jabar Juara bencana,” ujarnya.
“Kita semua tahu peta sesar gempa tidak ada yang bisa mengubahnya, maka kita harus berbaur dengan ancaman tersebut,” kata Milly Mildawaty.
“Ancaman tidak bisa dihilangkan tapi hindari, dan lakukan mitigasi, dan tingkatkan kesiap siagaan,” ujar Milly Mildawaty, “Posgab SB Jabar adalah bentuk kesiap siagaan dari masyarakat,” ujarnya.
“Masyarakat tidak boleh tergantung penuh kepada pemerintah dalam menghadapi bencana, masyarakat harus memiliki ketangguhan untuk menjaga dirinya sendiri,” tegas Milly Mildawaty.
“Sedangkan perusahaan bila ingin meningkatkan propernya dari warna hitam menjadi biru, lanjut hijau, merah, dan warna emas, maka perusahaan harus melaksanakan kegiatan tanggap kebencanaan,” ungkap Milly Mildawaty, “Bahkan kegiatan tanggap kebencanaan di perusahaan wajib dilaksanakan,” tegasnya.
“Kita melihat terjadi gempa di Turki, dan bencana tersebut berpeluang terjadi di Indonesia dan Jawa Barat, maka kita harus melakukan sesuatu, jangan pasrah,” kata Milly Mildawaty.
“Keterampilan para relawan bencana harus ditingkatkan dan dilegalisasikan bahkan harus bersertifikasi sebagai bentuk pengakuan,” pungkas Milly Mildawaty.
Sedangkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin, S.T., M.T., selaku tuan rumah mengatakan, saat gempa di Cianjur, Tim Motoris merupakan pahlawan bagi BPBD Jabar, “Tim Motoris relawan bencana mengawal kami dari kota Bandung hingga Cianjur secara sambung menyambung ketika kami akan memberikan pertolongan kepada para korban gempa,” ujarnya, “Sehingga kami tiba paling pertama di rumah sakit di Cianjur untuk menangani korban gempa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bambang Imanudin menegaskan, saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) bencana perlu dibuat, “SOP bencana perlu dibuat agar pentahelix terjadi dan menyentuh dunia usaha, yang paling utama pengaturan dan penanganan bencana,” tegasnya, “Pastinya para relawan jangan panik ketika menangani bencana,” ujarnya.
“Sekarang sudah selayaknya para relawan mempersiapkan diri, jaga kekompakan, dan samakan persepsi,” tegas Bambang Imanudin.
“Bahkan saya sangat mengapresiasi Pangdam III/Siliwangi karena setiap ada bencana besar maupun kecil di Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi selalu hadir ke lokasi bencana ditemani Wagub Jabar,” ungkap Bambang Imanudin.
Di akhir paparannya, Bambang Imanudin mengungkapkan, saat ini baru klaster logistik yang memiliki SK Gubernur Jabar, “Sedangkan 7 klaster lainnya belum memiliki SK Gubernur Jabar,” ungkapnya.
“Pastinya saat ini kita sudah memasuki musim pancaroba, dan diprediksi Juli hingga Agustus 2023 adalah puncak musim kemarau,” pungkas Bambang Imanudin. (BRH)